Tak Percaya PSI, Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta Diwarnai Aksi Walk Out

Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi DKI Jakarta

MONITOR, Jakarta – Sidang paripurna DPRD DKI Jakarta tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 atas Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi, Senin (14/12) kisruh. Ini lantaran sejumlah anggota dewan melakukan aksi walk out saat Fraksi PSI akan membacakan pandangan umum.

Adalah Jamaludin anggota dewan dari Fraksi Partai Golkar yang pertama kali meninggalkan rapat, kemudian disusul oleh anggota dewan dari fraksi lainnya.

“Benar, saya tadi meninggalkan rapat paripurna,” ujar Jamaludin kepada MONITOR.

Jamaludin mengakui, kalau aksinya meninggalkan rapat paripurna yang dilakukannya diikuti oleh rekan-rekannya.

“Saya sendiri tidak tahu kenapa teman-teman yang lain ikut saya meninggalkan rapat,” imbuhnya.

Lantas apa alasan Jamaludin meninggalkan rapat? Tokoh Betawi Rawababon, Jakarta Timur, ini mengungkapkan, dirinya meninggalkan rapat karena sudah tidak percaya dengan apa yang akan dikatakan PSI dalam rapat.

“Ngapain mendengarakan PSI. Saya mau dengerin apa yang akan disampaikan PSI dalam rapat kalau mereka membawa mandat dari partainya,” tegasnya.

Jamaludin beralasan, kenapa PSI harus membawa madat ketika harus berbicara dalam rapat dewan. Hal itu tidak lain jangan sampai masalah yang belum lama ini terjadi yakni soal usulan anggaran Rancangan Kerja Tahunan (RKT) terulang kembali. Dimana dalam rapat Fraksi PSI menyatakan setuju, namun yang ke luar dari mulut partainya justru berbeda.

“Jadi saya tegaskan lagi PSI kalau mau bicara dalam rapat harus membawa mandat dari partainya. Karena kalau itu tidak dilakukan kami tidak percaya dengan omongan PSI,” tandasnya.

Sementara itu, saat aksi walk out dilakukan anggota dewan, pimpinan sidang tidak bisa berbuat apa-apa. Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Demokrat Misan Syamsuri dan Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Gerindra M Taufik hanya bisa melihat aksi walk out tersebut. Begitu pun dengan Wakil Gubernur (Wagub) Jakarta, Ahmad Riza Patria yang mewakili Gubernur Anies Baswedan.

Diketahui, tindakan PSI yang membongkar anggaran RKT DPRD DKI Jakarta 2021 memang membuat fraksi lain sangat marah. Saat pembahasan di Pansus RKT, Fraksi PSI termasuk yang menyetujui anggaran itu