NASIONAL

Pengamat Intelijen: Seharusnya Rizieq Kooperatif Penuhi Panggilan Polri

Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Kertopati, saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional bertema ‘Membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui kebijakan kelautan Indonesia dengan strategi pertahanan maritim Indonesia’ di Gedung Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2020). (Istimewa)

MONITOR, Jakarta – Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Kertopati, menilai bahwa insiden penembakan terhadap enam Anggota Laskar Front Pembela Islam (FPI) merupakan suatu kondisi sebab akibat.

Wanita yang akrab disapa Nuning itu mengungkapkan bahwa jika saja dari awal Imam Besar FPI Rizieq Shihab tidak membiarkan pengikutnya melakukan kerumunan di tengah situasi pandemi Covid-19, maka tidak akan ada reaksi dari aparat baik Polri maupun TNI.

“Seharusnya MRS (Muhammad Rizieq Shihab) kooperatif memenuhi panggilan Polri dalam pemeriksaan dugaan pelanggaran protokol kesehatan termasuk kasus-kasus lain yang belum selesai dimana juga melibatkan dirinya sebelum pergi ke Arab Saudi,” ungkapnya kepada MONITOR, Jakarta, Selasa (8/12/2020).

Namun kendati demikian, menurut Nuning, Polri harus melakukan evaluasi pemakaian senjata api oleh anggotanya.

Di sisi lain, Nuning menyampaikan, bila betul senjata-senjata yang ditunjukkan Kapolda Metro Jaya dan Pangdam Jaya adalah senjata milik Anggota Laskar FPI, maka pembelaan Polri atas jiwa anggotanya yang terancam bisa diterima.

“TNI-Polri pun harus memiliki pembacaan dalam konteks intelijen bahwa yang terjadi ini siapa tahu ‘Tes Ombak atau Test The Water’ untuk suatu aksi perlawanan yang lebih besar dan membahayakan persatuan kesatuan bangsa. Oleh karenanya penanganan terhadap organisasi yang mazhabnya intoleran dan radikal harus tegas, jangan tanggung dan sedapat mungkin terukur,” ujarnya.

Dosen Intelijen Universitas Pertahanan itu menegaskan bahwa negara tidak boleh kalah dari aksi-aksi premanisme yang dilakukak oleh kelompok-kelompok tertentu.

“Satu hal lagi, Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Apa yang dilakukan Polri sudah sesuai hukum,” katanya.

Di samping itu, Nuning juga meminta kepada TNI-Polri untuk kembali membina jajarannya agar terbebas dari paham-paham radikal.

“Pimpinan TNI-Polri pun sebaiknya membersihkan prajuritnya dari ideologi menyimpang yang berkeberpihakan terhadap intoleransi/radikalisme,” ungkapnya.