PARLEMEN

Komisi III DPR: Korupsi Bansos Covid-19 Sangat Memalukan!

MONITOR, Jakarta – Terlibatnya Menteri Sosial Juliari Batubara dalam kasus korupsi program bantuan sosial pandemi Covid-19 dinilai sangat memalukan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Sultan Khairul Saleh.

“Korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19 sebagai hal yang sangat memalukan,” ujar Khairul Saleh dalam keterangannya, Senin (7/12).

Ia mengatakan, korupsi bantuan sosial penanganan Covid-19 adalah perilaku sangat kejam karena dilakukan pada saat negara dalam bencana nasional pandemi Covid-19.

Selain itu, kata dia, jutaan rakyat Indonesia menderita secara ekonomi dan puluhan ribu orang meninggal karena virus corona. Belum lagi, peran para tenaga medis tanpa kenal lelah menangani pasien Covid-19.

“Saya memberikan apresiasi dan dukungan kepada KPK yang telah menunjukkan komitmennya dalam upaya pembarantasan korupsi yang secara simultan, tanpa pandang bulu bahkan sampai menangkap sekelas menteri,” tandas Legislator dari Fraksi PAN ini.

Recent Posts

Moderasi Beragama Itu Dibutuhkan Sepanjang Masa

MONITOR, Serang - Moderasi beragama bukanlah proyek, tetapi perjuangan bagi seluruh bangsa Indonesia. Indonesia yang…

2 jam yang lalu

Setahun Pemerintahan Prabowo, Pengusaha UMKM Bangkit dengan Fasilitasi KUR

MONITOR, Jakarta - Memasuki setahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka,…

3 jam yang lalu

Kemenhaj RI dan Kemenhaj Saudi Tandatangani MOU untuk Penyelenggaraan Haji 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah Republik Indonesia, resmi menandatangani nota kesepahaman (MoU) dengan…

3 jam yang lalu

OMI 2025, Wamenag Banggakan Perkembangan Madrasah Masa Kini

MONITOR, Tangerang - Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menegaskan bahwa pendidikan di madrasah…

4 jam yang lalu

Peminat Tinggi, Fakultas Ushuluddin UIN Jakarta Siap Buka Program Doktor Advanced Islamic Religious Studies

MONITOR, Jakarta - Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta menyatakan kesiapan membuka Program Doktor (S3)…

7 jam yang lalu

DPR Nilai Usulan Penambahan Insentif dari PAD Bukan Solusi Ideal Cegah Korupsi Kepala Daerah

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin menilai usulan tambahan insentif dari Pendapatan…

7 jam yang lalu