Tahun 2021, Kementan Siap Bangun Prasarana dan Sarana Pertanian Perbatasan

MONITOR, Jakarta – Tahun 2021 Kementerian Pertanian (Kementan) akan fokus melaksanakan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier di 10 Provinsi, 21 Kabupaten, dengan alokasi 205 Ha. Pembangunan ini termasuk dilakukan untuk daerah perbatasan.

Kementan juga akan fokus mengembangkan Irigasi Perpompaan di 12 Provinsi, 20 Kabupaten, dengan alokasi 39 unit. Selain itu, Kementan juga akan mengembangkan Embung di 11 Provinsi, 19 Kabupaten, dengan alokasi 26 unit. Optimasi Lahan Rawa juga dilakukan di 2 Provinsi, 5 Kabupaten, dengan alokasi 95 Km2.

Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL) menjelaskan, program RJIT merupakan faktor penting dalam proses usaha tani yang memiliki dampak langsung terhadap peningkatan luas areal tanam.

“RJIT ini dialokasikan di daerah melalui dana Tugas Pembantuan,” jelas Mentan SYL, Sabtu (5/12).

Dikatakannya, pengelolaan air irigasi dari hulu (upstream) sampai dengan hilir (downstream) memerlukan sarana dan prasarana irigasi yang memadai.

“Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa bendungan, bendung, saluran primer, saluran sekunder, boks bagi, dan saluran tersier serta saluran tingkat usaha tani,” ujar Mentan SYL.

Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, tidak berfungsinya atau rusaknya salah satu bangunan irigasi akan mempengaruhi kinerja sistem irigasi yang ada. Sehingga mengakibatkan efisiensi dan efektifitas irigasi menurun.

“Program RJIT diutamakan pada lokasi yang telah dilakukan SID pada tahun sebelumnya. Diutamakan pada daerah irigasi yang saluran primer dan sekundernya dalam kondisi baik. Tujuannya untuk meningkatkan Indeks Pertanaman Padi sebesar 0,5,” ujar Sarwo Edhy.

Kegiatan RJIT ini diarahkan pada jaringan irigasi tersier yang mengalami kerusakan yang terhubung dengan jaringan utama (primer dan sekunder) yang kondisinya baik dan/atau sudah direhabilitasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, atau Dinas Provinsi/Kabupaten/Kota Urusan Pengairan sesuai kewenangannya.

“Juga untuk yang memerlukan peningkatan fungsi jaringan irigasi untuk mengembalikan atau meningkatkan fungsi dan layanan irigasi. Serta untuk jaringan irigasi desa,” sebutnya.

Sementara, Sekretaris Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Gunawan mengungkapkan, rencana pengembangan potensi kawasan perbatasan negara Tahun 2021 dari anggota Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), Kementerian Pertanian.

Gunawan dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara Tahun 2020 di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, belum lama ini menjelaskan, untuk rancangan 2021 ini masih bisa terbuka untuk kita lakukan refocusing ataupun perubahan lokus, sangat dimungkinkan untuk pengembangan terkait dengan kebutuhan infrastruktur pertanian.

“Jumlah alokasi anggaran yang sementara dialokasikan untuk daerah perbatasan itu Rp 64 miliar dengan catatan total provinsi yang kita sentuh 14 Provinsi 33 Kabupaten untuk kegiatan mekanisasi pertanian atau alat mesin pertanian, karena alokasi anggaran di pusat masih sangat dimungkinkan untuk bisa dialokasikan dengan lokpri yang menjadi focus untuk pengembangan dari BNPP terkait sarpras pertanian,” paparnya.

Gunawan menyampaikan, Kementan sangat konsen untuk membangun lumbung pangan di wilayah perbatasan. Disamping itu Gunawan mengatakan terdapat beberapa kegiatan yang dialokasikan di pusat, terkait dengan mekanisasi pertanian, pengembangan unit pengolah pupuk organik, kegiatan-kegiatan jaringan pengembangan jalan usaha tani yang masih sangat dimungkinkan untuk dikembangkan bersama di Lokasi Prioritas yang menjadi fokus kegiatan di Tahun 2021.

“Artinya kami sangat mendukung untuk pengembangan lebih lanjut terkait dengan potensi kawasan perbatasan menjadi lumbung pangan baru maupun daerah pengembangan kawasan ekonomi baru untuk kita kembangkan bersama. Lebih lanjut nanti kami bisa memberikan respon terkait dengan masukan dan rencana pengembangan kedepan secara bersama, karena kami memang di aspek hulu sarpras pertanian, kami nanti bisa koordinasikan dengan Dirjen Teknis terkait untuk pengembangan komoditas lebih lanjut, pengembangan komoditas lahan pangan, holtikultura, peternakan dan kesehatan hewan, perkebunan nanti bisa kita koordinasikan lebih lanjut,” pungkasnya.