MONITOR, Jakarta – Kalangan DPRD DKI Jakarta menepis wacana kenaikan gaji dan tunjangan para anggota dewan. Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, menjelaskan bahwa kenaikan anggaran yang tersebar ke publik adalah bentuk dari penambahan kegiatan untuk kepentingan masyarakat.
Pras juga menjelaskan, dengan penambahan kegiatan itu, maka secara otomatis ada kenaikan anggaran DPRD yang dituangkan dalam Rencana Kerja Tahun 2021.
Selain itu, penambahan kegiatan DPRD dengan konsekuensi anggaran itu pun telah disesuaikan PP Nomor 18 Tahun 2017 tentang hak keuangan DPRD. Untuk bagaimana mekanismenya maka DPRD DKI membentuk Panitia Khusus.
Mendengar penjelaskan tersebut, pengamat media sosial Denny Siregar menilai seharusnya hal itu disampaikan jauh-jauh hari, sebelum publik gaduh.
“Dari kemarin kita nunggu penjelasan yang jelas. Tapi gak dijelas-jelaskan, juga janji mulu, tapi terus diam,” kata Denny Siregar, Sabtu (5/12).
Ia pun jengkel atas penjelasan Pras, seolah publik tidak memahami usulan pembahasan dalam rapat DPRD DKI itu. Lebih lanjut Denny meminta agar DPRD DKI tidak terus-terusan membohongi publik.
“Eh, tiba-tiba datang tuduhan pembodohan publik. Publik gak bodoh, pak Pras dan jangan terus dibodoh-bodohin,” tukas Denny lagi.
