MONITOR, Jakarta – Debat pemilihan umum kepala daerah (pilkada) Tangerang Selatan (Tangsel) membeberkan program kerja yang dimiliki para peserta. Sayangnya, dalam debat tersebut masing-masing pasangan calon (paslon) lebih banyak bicara dalam tatanan konsep. Para peserta debat tak memaparkan data kuantitatif sebagai dasar perhitungan dan pertimbangan pembuatan konsep program kerja. Implikasinya ke depan, pemilih akan sulit menagih janji-janji paslon terpilih. Demikian yang terpapar dari agenda Cek Fakta Debat Pilkada Tangsel yang digelar Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) Jakarta bersama Google News Initiative, Kamis malam (4/12).
Pengamat Politik dari Universitas Pelita Harapan (UPH), Emrus Sihombing yang menjadi narasumber penganalisa data, mengatakan, seyogyanya tiap pasangan calon dalam kontestasi politik, harus memiliki data yang kuat sebagai pijakan memaparkan program kerja kepada pemilih. Dengan data, publik akan lebih tercedaskan dalam memilih secara rasional, bukan karena alasan-alasan emosional.
“Kalau sudah ada data, pastinya, mereka (paslon) tahu harus berbuat apa. Paparan data juga membuat publik bisa menagih janji-janji yang dikemukakan pada kampanye. Semuanya terukur. Saya melihat ini belum muncul dalam pilkada Tangsel, juga di banyak wilayah lain,” kata Emrus.
Debat di pilkada ini diikuti oleh tiga pasangan calon (paslon). Muhammad-Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (Sara) dengan nomor urut 1, Siti Nurazizah-Ruhamaben nomor urut 2, dan Benyamin Davnie-Pilar Saga Ichsan pada nomor urut 3.
Pada debat yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangsel dan bertemakan keamanan dan keadilan. ketiga paslon adu gagasan mengenai keamanan dan keadilan itu. Namun, mirisnya, Emrus menilai, tak satu pun paslon memiliki angka kejahatan di wilayah Tangsel. Begitu halnya soal kemiskinan, tak satupun peserta membeber tingkat kemiskinan kini dan upaya menguranginya dengan menyebut angka. Di sisi lain, pengungkapan data oleh para paslon, juga sumir. Paslon mengutip adanya survey yang menyebutkan preferensi warga Tangsel, namun tak disebutkan survey dilakukan oleh lembaga mana dan tujuan serta pendana surveynya.
“Klaim-klaim seperti ini kan menyebutkan adanya persepsi publik tapi justru mengaburkan substansinya. Apa yang mau dirubah. Pemimpin seperti apa yang diinginkan. Survei dari mana itu juga tidak dijelaskan dengan baik. Artinya, itu seperti mengada-ngada saja. Jadi, semua calon ini minim angka dan data yang jelas,” sebut Emrus menyoal ucapan Calon Walikota Siti Nurazizah yang menyebut hasil sebuah survei.
Dalam debat, terpapar juga soal pertanyaan menyoal kinerja direksi BUMD Tangerang Selatan PT. PITS. Tetapi, tak satu pun pasangan membeberkan secara gamblang terkait kinerja dan kontirbusi PT PITS untuk Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Tangsel.
Di tempat yang sama, Ketua AMSI Jakarta, Rikando Somba mengatakan, Cek Fakta Pilkada Kota Tangsel bertujuan memberikan informasi yang bermutu selama masa Pilkada 2020 dan menekan hoaks yang berpotensi beredar selama berlangsungnya masa kampanye. Agenda Cek Fakta merupakan manifestasi niatan pendirian AMSI, yakni memerangi hoaks, sekaligus menjalankan peran media sebagai salah satu pilar demokrasi.
“Kegiatan ini dilakukan AMSI Jakarta untuk menggelorakan hilangnya hoaks melalui Cek Fakta,” kata Rikando, saat membuka Cek Fakta Debat Pilkada Kota Tangsel 2020, di Jakarta Selatan, Kamis (3/12).
Dia menambahkan, gelaran Cek Fakta bertujuan memberi masukan bagi pemilih untuk bisa menentukan pilihannya berdasar data.
Di acara debat itu sendiri, dibuka dengan paparan visi misi paslon. Paslon nomor urut 1 Muhamad-Saraswati menegaskan, kehadirannya untuk mewujudkan masyarakat Tangerang Selatan yang damai, aman dan berkeadilan. Mereka juga menyebutkan, keberagaman di Tangerang Selatan masih rentan terhadap kesenjangan. Salah satu contohnya adalah fasilitas bagi para penyandang disabilitas.
Sementara, pasangan calon nomor urut 2, Siti Nur Azizah-Ruhama Ben menegaskan, keadilan, kedamaian hanya akan bisa dicapai ketika ada pemerataan kesejahteraan. Azizah menyebut, keamanan dan kedamaian itu muncul dengan sendirinya. Tidak boleh ada korupsi.
Paslon terakhir, Benyamin Davnie-Pilar Saga mengingatkan mengenai banyaknya jumlah penduduk Tangerang Selatan. Mereka berkomitmen ingin menjadikan Tangerang Selatan, kota yang ramah bagi semua golongan. Untuk ke depan, mereka akan melakukan peningkatan kapasitas birokrasi yang efektif dan efisien.
