MONITOR, Jakarta – Kalangan anggota DPRD DKI tampaknya sangat berharap apabila anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) Rp 888.681.846.000 yang diusulkan melalui APBD DKI 2021 bisa terealisasi.
Mereka pun berdalih, anggaran tersebut bukan untuk dibawa pulang ke rumah, melainkan dibagikan ke konsituennya.
“Jadi usulan anggaran Rp 888 miliar itu bukan untuk gaji kami, itu uang tunjangan kami yang dinaikan melalui kegiatan dewan. Kenaikannya pun sesuai ketentuan dan ada batasan dan aturannya. Tidak bisa seenaknya kita naikan. Tunjangan yang selama ini belum ada penyesuaian itu yang kita naikkan,” ujar Ketua Fraksi Golkar DPRD DKI Jakarta, Basri Baco dalam keterangan tertulisnya kepada MONITOR, Rabu (2/12).
Menurut Baco, anggaran RKT tersebut untuk membiayai kegiatan dewan yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dananya di kelola oleh sekertaris dewan (sekwan) bukan anggota dewan.
“Dengan anggaran besar itu, kegiatan sosialisasi dan kunjungan kerja (kunker) kita perbanyak agar bisa ketemu konsituen dan bisa menyerap aspirasi,” terangnya.
Tak hanya itu, lanjut Baco, saat ini DPRD DKI sudah tidak punya program pokok pikiran (pokir) yang bisa dipakai untuk mengabdi ke daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Sebab kalau program pokir diadakan lagi, dikhawatirkan disalahgunakan.
“Untuk itu, maka kita buat kegiatan dewan lebih banyak ke masyarakat supaya tugas dewan dalam menyerap aspirasi bisa terlaksana dan dananya jauh lebih sedikit bila dibanding program pokir,” imbuhnya.
“Jadi jangan salah sangka dulu, niat dewan baik dan mulia, mau lurus dan benar dalam urusan tunjangan dan Kegiatan. Jangan dipelintir utuk kepentingan pribadi. Itu namanya pemikiran sesat dan cari sensasi,” sambungnya.
Baco pun menyinggung soal fasilitas dan tunjangan eksekutif dan legislatif yang menurut penilainya sangat timpang.
“Kami lagi menyesuaikan walau tidak sama dengan eksekutif, tapi paling tidak timpang jauh lah. Semua juga ada dalam aturan. Apa yang dilakukan temen-temen dewan masih pada tahap wajar. Yang tidak wajar adalah yang di lakukan oleh PSI, menipu publik dan melecehkan institusi DPRD. Anggota dewan punya ribuan konstituen yang perlu diperhahikan dan dilayani,” jelasnya.
Baco pun menyebut sikap PSI yang tiba-tiba mempersoalkan anggaran RKT dewan, bukti kalau PSI sedang membohongi rakyat.
“Mereka (PSI) ikut membahas RKT dan menyatakan setuju. Di ujung mereka atraksi ke publik seolah-seolah menolak agar dapat simpati masyarakat. Ini perbuatan tercela dan kejam, tidak berertika. Apa lagi info dan data yang mereka sajikan buat publik salah, condong provokatif demi mencari sensasi sesaat,” tandasnya.
Senada dengan Baco, anggota Fraksi Golkar, Chotibi Ahyar pun mengatakan, kalau usulan anggaran RKT dewan Rp 888.681.846.000 semuanya buat kegiatan dewan yang disalurkan kepada masyarakat.
“Duit APBD itu kan duit rakyat. Dengan anggaran RKT dewan itu duitnya dikembalikan lagi ke rakyat. Nah, kalau PSI protes, rapat die dateng dan setuju, kok di luar ngomong nye laen lagi kan munaroh name nye,” ujar Khotibi yang akrab disapa Haji Beceng.
Solikhah, anggota Fraksi PKS DPRD DKI pun mengungkapkan hal yang sama, menurutnya, disaat pandemi seperti sekarang anggota DPRD banyak didatangi konsiteunnya yang meminta bantuan. Sehingga anggaran dari RKT tersebut sangat dibutuhkan.
“Di saat pandemi dewan harus membantu dan melayani masyarakat dan itu butuh dana,” pungkasnya.
 Rp 888.681.846.000 yang diusulkan melalui APBD DKI 2021 bisa terealisasi.){kind=link}