MONITOR, Jakarta – Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (United Liberation Movement for West Papua/ULMWP) telah mendeklarasikan pemerintahan sementara dan menobatkan ketuanya yakni Benny Wenda sebagai Presiden Sementara Papua Barat pada Selasa (1/12/2020).
ULMWP sendiri bahkan telah menyusun konstitusi baru untuk wilayah Papua Barat.
“Ini hari yang sangat penting bagi rakyat saya. Kami sekarang memulihkan kedaulatan kami dan pemerintah sementara kami di Papua Barat,” ungkap Benny Wenda seperti dikutip dari SBS News, Jakarta, Rabu (2/12/2020).
Wenda mengatakan bahwa status pemerintahan sementara itu berarti Papua Barat sudah tidak tunduk lagi kepada Pemerintahan Republik Indonesia (RI).
“Hari ini, kami menghormati dan mengakui semua nenek moyang kami yang berjuang dan mati untuk kami dengan akhirnya membentuk pemerintahan bersatu yang ditunggu-tunggu,” katanya.
Wenda mengklaim bahwa pihaknya akan mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat Papua Barat.
“Kami siap menjalankan negara kami. Sebagaimana diatur dalam konstitusi sementara kami. Republik Papua Barat di masa depan akan menjadi negara hijau pertama di dunia. Hak bersuara, hak asasi manusia, kebalikan dari dekade penjajahan berdarah Indonesia,” ujarnya.
“Hari ini, kami mengambil satu langkah lagi menuju impian kami tentang Papua Barat yang merdeka, merdeka dan merdeka,” ungkap Wenda melanjutkan.
Di samping itu, Wenda pun berharap ada perbantuan dari Pemerintahan Australia terkait kemerdekaan Papua Barat tersebut.
“Papua Barat menghadapi krisis dan kami membutuhkan pemain besar seperti Australia. Sangat penting bagi Australia untuk memainkan peran besar,” ujarnya.
.){kind=link}