Pimpinan Berang, PSI Kritik Usulan Kenaikan Gaji Anggota DPRD DKI

Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar (dok: PSI)

MONITOR, Jakarta – Masyarakat Jakarta belakangan ini dikejutkan oleh ulah anggota DPRD DKI yang mengajukan anggaran Rencana Kerja Tahunan (RKT) dalam APBD DKI 2021. Angkanya cukup fantastis yakni sebesar Rp888.681.846.000.

Anggaran sebesar itu diusulkan untuk mebiayai semua kegiatan 106 anggota DPRD DKI. Apabila anggaran ini disepakati, maka satu orang anggota dewan bisa mendapat Rp 8 miliar dari semua kegiatan kedewanan yang diikutinya selama satu tahun.

Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pun langsung bereaksi dengan munculnya usulan anggaran RKT ini. Melalui Ketua DPW PSI Jakarta Michael Victor Sianipar, meminta dan mendesak agar semua kader PSI yang duduk sebagai anggota DPRD DKI untuk menolak usulan anggaran RKT Rp 888 miliar tersebut.

Menurut Michael, tidak elok jika hak-hak anggota DPRD mengalami kenaikan di saat pandemi COVID-19 terjadi dan banyak orang sedang kehilangan pekerjaan atau mengalami penurunan pendapatan

“Kami dari pihak DPW PSI memutuskan menolak usulan anggaran RKT. Keadaan ekonomi sedang berat. Pengangguran melonjak. Saat ini publik membutuhkan keteladanan dari para pemimpinnya dan para wakilnya di parlemen,” tegasnya.

Sontak saja, ocehan PSI membuat para politisi yang berkantor di Kebon Sirih, Jakarta Pusat, kagat bukan kepalang. Pasalnya, kader partai PSI di DPRD DKI di klaim, ikut menyetujui usulan anggaran RKT tersebut.

“PSI setuju kok dan ikut tanda tangan dengan adanya kenaikan anggaran untuk kegiatan dewan. Ini kok aneh jadi ngoceh dan ribut di luar,” ujar Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik kepada wartawan, Selasa (1/12)

“Jangan begitu lah, harus fair. Mau menerima RKT, tapi nama ingin bagus di luar. Ini namanya merusak institusi,” sambung Taufik.

Taufik pun mengaku, ia dan Ketua DPRD DKI Jakarta kecewa dengan apa yang sudah dilakukan PSI. “Jujur kami di pimpinan dewan kecewa dengan sikap PSI,”tegasnya.

Menurut Taufik, kalau menolak, seharusnya berdebat di dalam tidak perlu pencitraan, dengan bilang menolak RKT di luar.

“PSI ini mau menang banyak. Pencitraan boleh, tapi tolong jangan rusak citra institusi,” terangnya.

Dijelaskan Taufik, RKT telah dibahas dan disepakati semua fraksi di DPRD DKI. Angka Rp888 miliar sudah mencakup semua item kegiatan secara satuan, mulai, kunjungan kerja (kunker), kunjungan dalam kota, peninjauan, sosialisasi pancasila, sosialisasi perda, reses, dan kegiatan alat kelengkapan dewan (AKD).

Saya sebagai Ketua Pansus RKT DPRD DKI tegaskan semua fraksi telah menyepakati. Makanya, ini saya luruskan. Saya tegaskan, teman-teman PSI setuju,” pungkasnya.