POLITIK

Pengamat: Jika Gerindra Nolak, Susi Berpeluang Gantikan Edhy Prabowo

Sandiaga Salahuddin Uno menyambangi kediaman mantan Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Susi Pudjiastuti, di Pangandaran, Jawa Barat.

MONITOR, Jakarta – Sosok pengganti Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, masih menjadi tanda tanya publik. Sejumlah nama beredar, dan disebut-sebut memiliki peluang mengisi kursi jabatan Edhy Prabowo.

Dari internal Partai Gerindra beredar nama Sandiaga Uno, Ahmad Muzani, Sufmi Dasco hingga Fadli Zon. Sementara dari profesinal beredar nama mantan Menteri KKP Susi Pudjiastuti.

Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Sudut Demokrasi Research and Analysis (SUDRA) Fadhli Harahab menilai, semua nama-nama yang beredar memiliki peluang, hanya saja peluang itu bisa besar atau kecil.

Terkait hal itu, Fadhli berpandangan setidaknya ada tiga skenario yang bisa dilakukan dalam hal menentukan orang yang bakal duduk di posisi tersebut.

Menggeser posisi menteri di kabinet, memilih orang baru (profesional/partai) atau mengganti Edhy dengan orang yang berasal dari partai yang sama yaitu Gerindra.

“Dari sekian opsi tersebut, Aku pikir Gerindra atau Orang Gerindra lebih memiliki peluang besar. Pahitnya, posisi menteri kelautan diberikan kepada orang lain (partai/profesional) jika Gerindra menolak,” kata Fadhli, dalam keterangannya.

Dari opsi itu menurut dia, ada dua nama yang memiliki peluang besar menduduki posisi menteri yang ditinggalkan Edhy Prabowo, yaitu Susi Pudjiastuti (Profesianal) dan Sandiaga Uno (Gerindra).

Kedua tokoh ini, lanjut Fadhli memiliki pengalaman panjang yang tentunya tidak diragukan lagi. Susi berpengalaman memimpin kementerian ini, sementara Sandiaga juga memiliki pengalaman yang tidak kalah hebat. Sandiaga juga merupakan sosok sentral di Partai Gerindra, berpengalaman memimpin birokrasi pemerintahan apalagi dalam dunia usaha.

“Keduanya memiliki pengalaman apik dari berbagai sisi. Dan aku pikir keduanya cukup memiliki kapabilitas untuk memimpin kementerian KKP,” terangnya.

Namun demikian, lanjut Fadhli, posisi menteri KKP lebih berpeluang besar diduduki kader Partai Gerindra, mengingat beberapa faktor, diantaranya soal hubungan koalisi Jokowi-Prabowo.

“Aku pikir jika jatah menteri Gerindra berkurang akan berdampak disharmoni bagi koalisi Jokowi-Prabowo ke depan,” pungkasnya.