MONITOR, Depok – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Depok menggelar rapat penyampaian laporan hasil pembahasan badan anggaran DPRD Kota Depok terhadap Raperda tentang APBD tahun 2021.
Ketua DPRD Kota Depok T.M. Yusufsyah Putra mengatakan, rapat tersebut dilakukan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun 2021.
“Ini telah disepakati dengan Pjs Walikota dan DPRD Depok. Tentunya memperhatikan isu-isu strategis yang berkembang, dan berbagai arah kebijakan baik dari Pemerintah Pusat maupun Jawa Barat,” kata Yusufsyah Putra, belum lama ini.
Dijelaskannya, KUA serta prioritas dan plafon anggaran sementara (PPAS) APBD tahun 2021 itu, telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 tahun 2020, tentang pedoman penyusunan APBD 2021 yang memuat tentang sinkronisasi kebijakan Pemda dengan kebijakan Pemerintah Pusat.
“Khususnya dalam prinsip penyusunan APBD, kebijakan penyusunan APBD, dan hal lainnya,” ujar Putra.
Menurut Putra, dalam penyusunan APBD kota Depok tahun 2021 tersebut, tidak terlepas dari kebijakan nasional dan Provinsi Jawa Barat, sesuai dengan tema pembangunan.
“Peningkatan Daya Saing Daerah Melalui Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Sistem Kesehatan Daerah,” jelas Putra.
“Tentunya, peningkatan daya saing ini dapat dicapai melalui akselerasi pembangunan di berbagai bidang, yakni sosial, ekonomi dan infrastruktur,” ungkapnya.
“Ataupun dalam hal kuantitas maupun kualitas yang tujuan utamanya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Seperti diketahui DPRD melalui badan anggaran DPRD Kota Depok telah menyelenggarakan serangkaian rapat kerja APBD tahun 2021, yaitu Rapat Kerja Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) APBD tahun 2021.
Kemudian, Rapat Kerja Pembahasan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD tahun 2021, Rapat Kerja Finalisasi Pembahasan Rancangan KUS dan PPAS APBD tahun anggaran 2021, serta Rapat Kerja Pembahasan Raperda tentang APBD T.A 2021.
MONITOR, Surabaya – Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menegaskan pentingnya memperkuat…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar memberhentikan Prof. Akh. Muzakki dari tugas tambahan sebagai…
MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor menyatakan bahwa pemerintah dan DPR RI…
MONITOR, Jakarta - Capaian swasembada pangan tidak cukup diukur dari peningkatan produksi dan ketersediaan pangan…
MONITOR, Jakarta - Guru Besar Emeritus Pengelolaan Sumber Daya Pesisir dan Lautan IPB University sekaligus…
MONITOR, Jakarta - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia meminta seluruh pengurus…