600 Orang Tewas di Tigray, Dubes Ethiopia: Ini Bukan Konflik Bersenjata Atau Perang Sipil

MONITOR, Ethiopia – Ethiopia saat ini sedang menghadapi konflik di negaranya sendiri, peristiwa tersebut dilakukan oleh pasukan brutal Tigray Liberation Front (TPLF).

Pasukan TPLF membabibuta menyerang Angkatan Pertahanan Nasional untuk merampas peralatan militer hingga pembantaian 600 warga sipil di kawasan Maikadra Tigray.

Peristiwa itu berlangsung sejak 2 tahun terakhir, lalu memuncak saat Ethiopia tengah dilanda pandemi Corona (Covid-19).

Sejumlah faktor menjadi penyebab konflik terkait perebutan kekuasaan, pemilihan umum, dan tuntutan reformasi politik. Adapun akibat konflik, puluhan ribu warga mengevakuasi diri ke Sudan.

Duta Besar Ethiopia untuk Indonesia, Profesor Admasu Tsegaye Agidew, menyatakan tindakan kriminal yang dilakukan pasukan brutal TPLF untuk menjarah dan menakut-nakuti negara.

Terkait banyak media asing mengklaim ini sebagai perang sipil, ia menegaskan, tindakan ini bukanlah konflik bersenjata ataupun perang sipil, namun oprasi untuk memastikan aturan hukum.

“Saya tegaskan ini bukan perang sipil, hanya ada kelompok kecil bernama Tigray Liberation Liberation Front (TPLF) yang melakukan aksi kriminal di wilayah Tigray, salah satu negara federal di ethiopia,” kata Profesor Admasu Tsegaye Agidew saat dijumpai di Kedutaan Besar Ethiopia pada Rabu (25/11).

Dalam upaya pemerintah Ethiopia menetralisir konflik, Profesor Admasu Tsegaye Agidew mengatakan, pemerintah telah menempuh dan melaporkan kelompok brutal TPLF ke jalur hukum, karena telah melanggar aturan.

Selain itu, Profesor Admasu Tsegaye Agidew juga mengungkapkan, pemerintah telah memberikan kesempatan bagi pelaku kerusuhan untuk menyerahkan diri dengan jangka waktu 72 jam.

Diketahui, TPLF sebagai partai penguasa di Tigray memiliki andil dalam pembentukan sistem. Sebelumnya, kelompok tersebut memimpin pemerintahan Ethiopia sejak 1991, namun rezim tersebut berhasil digulingkan.

“TPLF mengusai negara selama 27 tahun sebelumnya melalui operasi dari pada undang-undang mulai menuduh pemerintah federal, mendistorsi citra pemerintah, dan berkolaborasi dengan sekutu mendestabilisasi bangsa,” tutur Profesor Admasu Tsegaye Agidew.

Sejak peralihan kekuasaan ke Perdana Menteri Abiy Ahmed yang berkuasa mulai April 2018. Dalam waktu kurang dari delapan bulan setelah berkuasa, Abiy melakukan perubahan secara masif dan membawa harapan bagi banyak orang di Eithopia.

Dalam kepemimpinan Abiy, tahanan politik dan jurnalis yang ditangkap dibawah rezim TPLF karena berbeda pendepat dibebaskan. Tak hanya itu, partai politik dan kelompok bersenjata yang diasingkan juga dirangkul kembali mengambil bagian dalam kondisi politik yang damai.