Kementerian PUPR Raih Tiga Penghargaan Anugerah Indonesia Property & Bank Award 2020

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menerima tiga penghargaan sekaligus di Anugerah Indonesia Property & Bank Award 2020 di Jakarta, Jumat (20/11/2020). Penghargaan pertama diterima Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagai tokoh nasional yang turut berperan sebagai pendorong Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Program Padat Karya Tunai dan Bedah Rumah.

Penghargaan kedua diterima oleh Direktur Utama Pusat Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan (PPDPP) Arief Sabaruddin dalam kategori The Best of Leadership in The Distribution of Affordable Housing Subsidies dan penghargaan ketiga diterima PPDPP sebagai lembaga pemerintah yang menggunakan berbagai sarana aplikatif dalam pelayanan.

Penghargaan berupa piala dan piagam diserahkan oleh salah satu juri yang juga Guru Besar IPMI International Business School Prof. Roy Sembel kepada Kepala Biro Komunikasi Publik Endra S. Atmawidjaja yang mewakili Menteri Basuki, dan untuk penghargaan lainnya diterima oleh Dirut PPDPP Arief Sabaruddin.

Selain Menteri Basuki, sejumlah Menteri yang ada di dalam Kabinet Indonesia Maju Pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin juga memperoleh penghargaan di ajang tahunan tersebut, yakni Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G. Plate sebagai tokoh penggerak sektor pariwisata melalui Teknologi Informasi, dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian sebagai tokoh publik yang peduli pada kemajuan desa serta tata kelola dana desa.

Kementerian PUPR pada tahun 2020 memperbesar alokasi anggaran Program Padat Karya Tunai (PKT) guna mengurangi angka pengangguran dan mempertahankan daya beli masyarakat akibat pandemi COVID-19. Pada TA 2020 Kementerian PUPR mengalokasikan Rp 13,4 triliun untuk program PKT yang akan menyerap 638.990 tenaga kerja. Hingga pertengahan November 2020, realisasi belanja PKT mencapai Rp. 12,20 triliun atau  90,93 % dengan serapan tenaga kerja 630.990 orang atau sekitar 98,7 %.

Menteri Basuki mengatakan program infrastruktur kerakyatan atau Padat Karya Tunai sangat penting bagi masyarakat berpenghasilan rendah. “Selain untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya beli masyarakat, PKT juga bertujuan mendistribusikan dana hingga ke desa/ pelosok. Pola pelaksanaan PKT juga harus memperhatikan protokol physical and social distancing,” ujar Menteri Basuki.

Pada TA 2020 terdapat 16 kegiatan PKT, dimana salah satunya merupakan program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) atau dikenal dengan Bedah Rumah dengan alokasi anggaran Rp 4,78 triliun. Tercatat hingga pertengahan November 2020, realisasi BSPS sudah rampung 100%.

Selain program PKT, Kementerian PUPR juga mendorong daya beli masyarakat dalam bidang perumahan melalui PPDPP yang merupakan lembaga unsur pendukung dalam pelaksanaan program pengembangan pembiayaan perumahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri PUPR melalui Direktorat Jenderal Pembiayaan Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Salah satu bantuan pembiayaan perumahan yang dikelola PPDPP adalah KPR Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). Pada TA 2020, Pemerintah mengalokasikan dana FLPP sebesar Rp 11 triliun. Hingga pertengahan November 2020, dana FLPP telah tersalurkan mencapai Rp. 10,522 triliun untuk 102.665 unit rumah atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 102.500 unit rumah. Subsidi FLPP hingga akhir 2020 diperkirakan sebesar 107.600 unit rumah.

Untuk mengajukan permohonan subsidi FLPP, masyarakat dapat mengunduh aplikasi SiKasep  (Sistem Informasi KPR Subsidi Perumahan) melalui PlayStore. Dengan menggunakan SiKasep, masyarakat akan secara online terhubung dengan pemerintah, bank pelaksana, dan pengembang dengan menggunakan sistem host to host.

Sedangkan untuk proses verifikasi pengguna, SiKasep terhubung langsung ke Kementerian Dalam Negeri yang sekaligus telah terkoneksi dengan data FLPP yang dikelola oleh BLU PPDPP sehingga subsidi dapat tepat sasaran.