15 Tahun Merasa Jadi Korban Pencitraan, Kaum Emak-emak di Depok Kini Dukung Pradi-Afifah

MONITOR, Depok – Jargon Depok Kota religius yang selalu didengungkan Walikota Depok dari PKS selama 15 tahun kembali jadi sorotan. Kali ini giliran Emak-emak di Pangkalan Jati, Cinere, yang menyorotinya.

Mereka mengaku sudah bosan dengan pencitraan yang selama ini dilakukan. Sebab pada kenyataannya Depok menjadi salah satu kota yang tingkat LGBT nya tertinggi. Depok juga tak mampu menekan tingkat prostitusi.

“Sudah 15 tahun kita dibohongi oleh pencitraan. Bilang Depok kota religius nyatanya prostitusi terjadi di Depok. Bahkan Depok termasuk kasus yang tertinggi LGBT nya. Jadi saatnya kita melek. Ibu-ibu jangan mau lagi dibohongi, kita kan juga peduli dengan anak-anak kita,” kata Ustadzah Haniffah, Sabtu (14/11) kemarin.

Ustadzah asli Depok ini mengatakan, saat ini dirinya harus mendukung Pradi-Afifah lantaran selama 15 tahun ia telah bersabar.

“Sekarang saya sadar harus ada orang yang mendorong masyarakat Depok melek. Jangan lagi terbius dengan pencitraan dan penampilan. Kenyataannya Depok hanya banyak bangun mal dan apartemen, madrasah tidak terbangun, apartemen justru jadi tempat prostitusi,” ujarnya.

Haniffah menyebut, dukungan Emak-emak Pangkalan Jati kepada Pradi-Afifah menunjukkan bahwa emak-emak pun peduli dan menginginkan perubahan di Kota Depok.

“Selama ini katanya Depok kota religius tapi nyatanya kita tidak punya MAN, tidak ada madrasah yang dibangun,” tegasnya.

Sementara itu menurut Ketua Relawan Sohib Bang Pradi Kota Depok, Purnomo, emak-emak Pangkalan Jati sudah sadar bahwa selama 15 tahun Walikota dari PKS tak ada perubahan dalam bidang pendidikan dan kesehatan di Kota Depok. Mereka pun akhirnya memilih dukung Pradi-Afifah.

“Karena program-program Pradi-Afifah sangat dibutuhkan masyarakat. Seperti pendidikan gratis, pengobatan gratis termasuk anggaran pembangunan per RW Rp 500 juta,” ujar Purnomo.

Terkait pendidikan, lanjut Purnomo, selama ini Depok didengungkan sebagai Kota Pendidikan, nyatanya pembangunan sekolah negeri jauh dari kebutuhan.

Menurutnya, masyarakat sering bingung saat ingin menyekolahkan anak-anaknya lantaran keterbatasan daya tampung sekolah negeri.

“Idealnya di setiap kecamatan ada sekolah negeri dari SD sampai SLTA. Tetapi nyatanya tidak demikian,” pungkasnya.