HUKUM

Tangani Perkara Suap, KPK: Kami Sinergi dengan Penegak Hukum

MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Nawawi Pamolango, menyatakan pihaknya sejauh ini tengah membangun sinergi dengan aparat penegak hukum dalam menangani perkara.

Hal ini menjawab keresahan publik tentang peran supervisi KPK dalam pusaran kasus suap.

“Kita sedang membangun langkah sinergi dengan penegak hukum. Bagi aparat penegak hukum yang merasa kasus ini tidak dilaksanakan dengan baik mereka berinisiatif meminta KPK mengambil alih,” ujar Nawawi Pamolango, dalam program Mata Najwa, Rabu (11/11) malam.

Terkait kasus Djoko Tjandra, Nawawi menegaskan ada kerjasama antara Bareskrim Polri, Kejaksaan Agung dan KPK.

“Ada Bareskrim menangani, ada Kejagung menangani jadinya kayak gini, pada 7 September menetapkan bahwa perkara Djoko Tjandra itu disupervisi oleh KPK,” terangnya.

“Tanggal 11 September kami meminta mereka untuk menggelar ekspose kasus. Kalau kasus sudah disupervisi, maka kita melakukan pengawasan,” terangnya lagi.

Recent Posts

Stop Pemborosan Negara, Tutup BUMD yang Tak Beraktivitas Lagi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI Marinus Gea mengimbau kepada pemerintah daerah untuk…

30 menit yang lalu

Kementerian PUPR Selesaikan Penggantian 9 Jembatan Tipe Callender Hamilton Sebagai Penghubung Antarwilayah di Jawa Timur

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penggantian 9 jembatan…

38 menit yang lalu

Ketua Umum Dharma Pertiwi Gelar Halal Bihalal Bersama Pengurus Pusat, Yayasan dan Karyawan

MONITOR, Jakarta - Ny. Evi Agus Subiyanto selaku Ketua Umum Dharma Pertiwi dan Ketua Umum…

2 jam yang lalu

Itjen Kemenag Lakukan Pengawasan Madrasah Ramah Anak dan Audit BOS

MONITOR, Jakarta - Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementerian Agama akan melakukan evaluasi madrasah ramah anak dan…

3 jam yang lalu

Kenalkan Budaya dan Komoditas Pertanian Banyuwangi, PUPR Tuntaskan Penataan Kawasan Agrowisata Tamansuruh

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah menyelesaikan penataan kawasan Agrowisata…

3 jam yang lalu

Komisi III DPR Minta Kepolisian dan Kejaksaan Moratorium Pemidanaan Pengguna Narkoba

MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR meminta Kepolisian dan Kejaksaan melakukan moratorium terhadap pemidanaan pengguna narkoba.…

3 jam yang lalu