PEMERINTAHAN

Mentan Minta Sinergi Antar Pemerintah Daerah Diperkuat soal Pangan

MONITOR, Jakarta – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo meminta sinergitas antar pemerintah daerah terus ditingkatkan. Langkah tersebut perlu dilakukan untuk memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap dalam kondisi aman dan terkendali.

Apalagi, kata Mentan, pemerintah saat ini sudah melakukan intervensi pupuk subsidi, serta menyediakan benih unggul yang dapat berakibat pada naiknya angka produksi tahun depan.

“Saya berharap seluruh bupati, walikota, gubernur sampai dengan kepala desa dan lurah segera mempersiapkan stok pangan di daerahnya masing-masing. Yang paling penting ketersediaan stok pangan harus dimulai dari rumah tangga dulu. Sehingga ketika ada kejadian apapun setiap keluarga bisa memenuhi pangannya sendiri,” kata Mentan, Selasa, 10 November 2020.

Menurut Mentan, pemerintah juga telah memastikan bahwa kebutuhan pangan akhir tahun mendatang dalam kondisi aman. Kepastian tersebut dihitung dari masa produksi awal tahun lalu, serta adanya gerakan cepat bertanam dari semua pihak, termasuk para petani di seluruh Indonesia.

“Kita lakukan percepatan tanam sekaligus memupuk lahan sesuai permintaan yang ada. Karenanya sekarang sedang siapkan Musim Tanam 1 2020 ke 2021,” katanya.

Sebagai informasi, produksi pangan yang ada saat ini mencapai kurang lebih 31 juta ton. Angka tersebut bahkan memiliki angka over stock hingga berada di kisaran 7 juta ton.

Di sisi lain Kementan mulai Oktober 2020 ini juga sudah menyiapkan bahan pokok untuk kebutuhan tahun 2021. Diperkirakan nantinya ada sekitar 17 juta ton beras yang dipanen pada Maret 2021.

Pemerintah juga terus menyiapkan 11 kebutuhan bahan pokok seperti komoditas beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai besar, cabai rawit, daging sapi atau kerbau, daging ayam ras, telur ayam ras, gula pasir, dan minyak goreng.

“Sekali lagi saya pastikan kebutuhan bahan pokok tahun ini dalam kendali,” tutupnya.

Recent Posts

BPIH 2027 Rp98,4 Juta, Komnas Haji: Jalan Tengah, tapi Subsidi APBN Perlu Payung Hukum

MONITOR, Jakarta - Pemerintah dan DPR RI menyepakati Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1448 H/2027…

43 menit yang lalu

Pemerintah Resmi Terbitkan Perpres Perlindungan Ekosistem Ojek Online

MONITOR, Jakarta – Pemerintah resmi menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan…

2 jam yang lalu

Komnas Haji Nilai BPIH 2027 Moderat, Soroti Subsidi APBN dan Minta Fatwa MUI

MONITOR, Jakarta - Komite Nasional Haji (Komnas Haji) menilai kesepakatan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)…

2 jam yang lalu

Menaker Tegaskan Pelatihan Vokasi Jadi Bekal Hadapi Dunia Kerja

MONITOR, Bantul — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan pelatihan vokasi menjadi bekal penting bagi angkatan…

4 jam yang lalu

Kementerian UMKM Ajak ASN Perluas Pasar Produk Lokal

MONITOR, Jakarta – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mengajak aparatur sipil negara (ASN)…

4 jam yang lalu

Kemenag Perkuat Kompetensi Penghulu Hadapi Layanan Nikah Lintas Negara

MONITOR, Malang - Kementerian Agama menyiapkan penghulu agar semakin adaptif menghadapi dinamika layanan nikah yang…

6 jam yang lalu