PEMERINTAHAN

Perkuat Hubungan Dagang, RI-Chile Tandatangani MoU Jaminan Produk Halal

MONITOR, Jakarta – Pemerintah Republik Indonesia dan Republik Chile menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di bidang Jaminan Produk Halal (JPH). Sinergi ini bertujuan meningkatkan hubungan perdagangan antara kedua negara.

MoU ditandatangani oleh Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Sukoso  dan Duta Besar Republik Chile untuk Indonesia Gustavo Ayares Ossandon. Penandatangaan MoU dilakukan bersamaan gelaran Indonesia-Latin America and Caribbean (INA-LAC) Business Forum  atau Forum Bisnis Indonesia-Amerika Latin dan Karibia 2020. Forum ini digelar di Jakarta, 9-11 November 2020.

“Penandatanganan MoU ini akan memperkuat sinergi dan dapat membuat Indonesia dan Chile menjadi pemain penting dalam pasar halal global,” kata Menteri Agama Fachrul Razi, yang turut menyaksikan penandatangan secara virtual, Senin (09/10).

Menag menuturkan Indonesia berkomitmen untuk mendukung kemajuan industri halal global. Penandatangan kerjasama dengan Chile merupakan salah satu bentuk komitmen Indonesia untuk mewujudkan semboyan “Halal Indonesia untuk Masyarakat Dunia”.

Menag mengungkapkan, ada keinginan yang besar untuk membangun pasar halal global. Ia menyampaikam sampai saat ini ada sekitar 73 intitusi halal dari berbagai negara di dunia ingin melakukan kerja sama dan membuat kesepakatan dengan Indonesia. “Beruntung, Chile menjadi negara pertama yang menandatangani kesepakatan dengan Indonesia,” kata Menag.

“Saya berharap, penandatanganan MoU ini dapat meningkatkan penjualan produk halal di dua negara,” sambung Menag.

Sebelumnya, Kepala BPJPH Sukoso menyatakan kerja sama ini merupakan kelanjutan dari proses komunikasi yang telah dilakukan secara intensif antara Republik Indonesia dengan Negara Latin America dan Caribbean. “Khususnya pada pertemuan di tahun 2019 yang dilaksanakan di Denpasar, Bali. Tujuannya untuk meningkatkan hubungan perdagangan produk halal kita,” kata Sukoso.

“Kita tekankan pentingnya membangun hubungan perdagangan dengan negara-negara Latin dan Caribbean dengan menekankan pentingnya kehalalan produk, karena 62% wilayah Asia Pasifik merupakan pangsa pasar halal dunia dan Indonesia berada di wilayah ini sebagai negara yang berpenduduk Muslim terbesar di Dunia,” imbuhnya.

MoU yang berlaku selama lima tahun ini bertujuan untuk membangun saling pengertian antara pemerintah Indonesia dan Chile terkait jaminan produk halal. Di dalamnya terdapat empat cakupan kesepakatan.

Pertama, saling memperkuat pengetahuan tentang jaminan kualitas produk halal, khususnya dalam bidang teknologi, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta penelitian dan pengembangan.

Kedua, penilaian kesesuaian proses penjaminan mutu halal melalui saling pengakuan dan saling menerima hasil.

Ketiga, saling pengakuan sertifikat halal yang diterbitkan oleh badan akreditasi halal yang diakui oleh masing-masing negara.

Keempat, promosi dan penyebaran informasi akreditasi halal, penilaian kesesuaian, informasi komersial, dan bidang kepentingan bersama lainnya yang melibatkan masing-masing badan pemerintah, badan usaha publik, dan swasta.

Recent Posts

Harapan HKTI Lumajang pada Munas X, Kongres Tani, dan Tani Fest 2025

MONITOR, Lumajang - Ketua HKTI Lumajang, M. Jamaluddin, menyampaikan harapannya dalam Musyawarah Nasional (Munas) X…

7 menit yang lalu

Ini Strategi KKP Agar Lulusan Satuan Pendidikan Kelautan Perikanan Tidak Nganggur

MONITOR, Jakarta - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) melalui Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya…

24 menit yang lalu

KND Apresiasi Program Safari Wukuf Haji Tahun 2025

MONITOR, Jakarta - Komisi Nasional Disabilitas (KND) mengapresiasi program Safari Wukuf dalam penyelenggaraan haji tahun…

9 jam yang lalu

Peaceful Muharam, Gus Sastro: Budaya dan Ibadah Harus Saling Menghidupi

MONITOR, Jakarta - Ditjen Bimas Islam Kemenag menggelar Ngaji Budaya bertema “Pesan Ekoteologi dalam Perspektif…

9 jam yang lalu

Viral Kasus Anak Pukul Ibu Kandung, DPR Minta Polisi Gencarkan Edukasi Pencegahan KDRT

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menyoroti viralnya kasus pemukulan yang dilakukan…

12 jam yang lalu

DPR Desak Pemerintah Intervensi Soal Pulau Enggano Terisolasi, Warga Butuh Akses dan Perlindungan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi V Irine Yusiana Roba Putri menyoroti kondisi Pulau Enggano yang…

14 jam yang lalu