PEMERINTAHAN

Tidak Terintegrasi, Luhut Sebut Manajemen Data Covid-19 Masih Kacau

MONITOR, Jakarta – Setelah beberapa bulan ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo menangani pandemi di beberapa provinsi di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengaku menemukan sejumlah permasalahan.

Salah satunya, yakni ketidaksesuaian data Covid-19 antara pemerintah pusat dengan daerah. Menurut Luhut, data Covid-19 tidak terintegrasi antara satu dengan lainnya.

“Saya melihat adanya fragmentasi sistem informasi manajemen data yang tidak saling terintegrasi, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selama ini,” tutur Luhut dalam keterangannya, belum lama ini.

Luhut pun berinisiatif meminta Group Telkom bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengecek beberapa perbaikan manajemen data, termasuk didalamnya perbaikan data New All Records (NAR) terkait pencatatan hasil laboratorium orang yang dites PCR.

“Ini harus dilakukan segera, karena berhubungan erat dengan upaya surveilans dan vaksin yang akan segera kita lakukan,” kata Luhut.

Lebih lanjut, ia berharap integrasi manajemen kesehatan untuk penanganan Covid ini bisa selesai maksimal di bulan Desember. Sehingga, ini bisa menyertai proses reformasi kesehatan di Indonesia, lewat integrasi manajemen data kesehatan berbasis teknologi informasi.

“Saya berharap integrasi sistem manajemen data penanganan Covid-19 yang sedang kita kembangkan bersama-sama ini bisa berjalan dengan efektif sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang faktual terkait penanganan pandemi di Indonesia, dan pemerintah Indonesia akan punya sistem manajemen kesehatan yang saling terintegrasi dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.

Recent Posts

HUT ke-80 Polri, Komisi III DPR Harap Polisi Makin Humanis dan Responsif

MONITOR, Jakarta - Dalam rangka HUT ke-80 Polri yang diperingati setiap tanggal 1 Juli, Anggota…

2 jam yang lalu

PPIU Diminta Tertibkan Kedatangan dan Bagasi Jemaah Umrah di Terminal 2F

MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melalui Direktorat Bina Haji Khusus dan Umrah meminta…

3 jam yang lalu

Kemenag Dorong PSGA Jadi Pusat Rujukan Nasional Gender dan Anak, Garda Terdepan Kampus Bahagia Tanpa Kekerasan

MONITOR, Cirebon — Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Kamarudin Amin, menegaskan bahwa Pusat Studi Gender dan Anak…

5 jam yang lalu

Hadiri Peringatan Hari Bhayangkara 2026, Puan: Polri Harus Terus Buktikan Komitmen Sebagai Pelayan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menghadiri upacara peringatan ke-80 Hari Bhayangkara Tahun…

13 jam yang lalu

Kasus Dokter di NTT, Komisi IX DPR: Tenaga Kesehatan Harus Dilindungi dari Intimidasi dan Didukung Kesehatan Jiwanya

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, menyampaikan duka cita mendalam…

13 jam yang lalu

DPR Desak Pemerintah Konkretkan Formula Pembiayaan PPPK di Daerah Melalui APBN

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR Muhammad Khozin meminta pemerintah pusat untuk segera mengkonkretkan…

15 jam yang lalu