MONITOR, Jakarta – Setelah beberapa bulan ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo menangani pandemi di beberapa provinsi di Indonesia, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, mengaku menemukan sejumlah permasalahan.
Salah satunya, yakni ketidaksesuaian data Covid-19 antara pemerintah pusat dengan daerah. Menurut Luhut, data Covid-19 tidak terintegrasi antara satu dengan lainnya.
“Saya melihat adanya fragmentasi sistem informasi manajemen data yang tidak saling terintegrasi, sehingga menyebabkan ketidaksesuaian data antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah selama ini,” tutur Luhut dalam keterangannya, belum lama ini.
Luhut pun berinisiatif meminta Group Telkom bekerjasama dengan Kementerian Kesehatan untuk mengecek beberapa perbaikan manajemen data, termasuk didalamnya perbaikan data New All Records (NAR) terkait pencatatan hasil laboratorium orang yang dites PCR.
“Ini harus dilakukan segera, karena berhubungan erat dengan upaya surveilans dan vaksin yang akan segera kita lakukan,” kata Luhut.
Lebih lanjut, ia berharap integrasi manajemen kesehatan untuk penanganan Covid ini bisa selesai maksimal di bulan Desember. Sehingga, ini bisa menyertai proses reformasi kesehatan di Indonesia, lewat integrasi manajemen data kesehatan berbasis teknologi informasi.
“Saya berharap integrasi sistem manajemen data penanganan Covid-19 yang sedang kita kembangkan bersama-sama ini bisa berjalan dengan efektif sehingga masyarakat akan mendapatkan informasi yang faktual terkait penanganan pandemi di Indonesia, dan pemerintah Indonesia akan punya sistem manajemen kesehatan yang saling terintegrasi dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.
