SPPI Apresiasi Pemulangan 157 ABK WNI di Kapal Ikan RRT

MONITOR, Bitung – Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga di Pusat, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Pemerintah kota Bitung berhasil fasilitasi kepulangan 157 ABK WNI termasuk 2 jenazah yang bekerja pada berbagai Kapal Ikan Berbendera RRT melalui jalur laut ke Bitung, Sulawesi Utara Indonesia.

Keseluruhan ABK tersebut berasal dari 12 kapal ikan RRT dan kemudian dipulangkan ke Indonesia menggunakan Kapal Long Xing 601 dan Long Xing 610.

Proses debarkasi dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Keseluruhan ABK telah jalani rapid test di atas kapal dengan hasil non-reaktif. Selanjutnya mereka tetap jalani tes PCR dan karantina di rumah singgah yang disiapkan Pemprov Sulut. Sedangkan 2 jenazah ABK WNI yang diduga meninggal karena sakit akan jalani proses otopsi sebelum diserahkan kepada keluarga.

Keberhasilan repatriasi ini merupakan tindak lanjut dua pertemuan bilateral antara Menlu Retno Marsudi dan Menlu Wang Yi pada bulan Juli dan Agustus 2020. Repatrasi menggunakan langsung kapal ikan ke Indonesia merupakan yang pertama kali dilakukan. Memulangkan ABK yang stranded diberbagai lokasi di dunia ditengah pandemi Covid menjadi tantangan terbesar karena banyak pelabuhan laut dunia melarang penurunan awak kapal.

Terkait dengan hal tersebut, Ketua Umum Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI), Ilyas Pangestu mengapresiasi Kemlu. Upaya tersebut menurut SPPI adalah buah kerjasama semua pihak sehingga repatriasi berjalan lancar.

Sebagai informasi SPPI juga ikut serta dalam penjemputan di Bitung, Sulawesi Utara sebagai bentuk pengawalan advokasi pekerja migran sektor perikanan.

“SPPI aresiasi semua pihak. Ini adalah kerja dan keberhasilan bersama. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sehingga repatriasi bisa berjalan lancar,” kata Ilyas, Sabtu (7/11/2020).

Menurut Ilyas, dari 157 orang yang dipulangkan tersebut terdapat 6 orang anggota SPPI. “Dan semua sudah dipastikan diselesaikan semua hak haknya oleh perusahaan pengirim,” terang Ilyas.