PEMERINTAHAN

Mendes bareng Mensos tinjau penyaluran BST dan BLT di Subang

MONITOR, Subang – Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar dan Menteri Sosial, Juliari P Batubara meninjau penyaluran Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa di Kabupaten Subang, Jawa Barat, Kamis (5/11/2020).

Kedua Menteri tersebut ingin memastikan bahwa warga terdampak ekonomi akibat covid 19 benar-benar mendapat sentuhan dari jaring pengaman sosial yang ada.

“Ini satu kolaborasi yang sangat bagus di era kementerian kabinet Indonesia maju di bawah komando Pak Presiden Joko Widodo. Kenapa, ini sebuah orkestrasi dan kolaborasi yang bagus utamanya soal sosial,” ujar Abdul Halim.

Gus Menteri, sapaanya, mengatakan, Presiden Joko Widodo memiliki komitmen tinggi dalam memikirkan rakyat terutama masyarakat kalangan bawah. Ia bahkan mengaku sempat kelabakan saat Presiden meminta dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai.

“Hampir setiap hari saya ditelfon (presiden), ditanya, sudah cair berapa, sudah berapa persen yang cair, dimana saja saya ingin tahu. Ini menunjukkan bahwa komitmen presiden bukan hanya mengambil kebijakan, tapi juga mengawal, apakah betul menterinya bekerja dengan baik,” ujar Doktor Honoris Causa dari UNY..

Terkait BLT Dana Desa, Gus Menteri mengungkapkan, bahwa beberapa desa di Indonesia telah kehabisan dana desa sehingga tidak lagi dapat menyalurkan BLT. Meski demikian, lanjutnya, kekurangan anggaran tersebut diambil alih oleh Kementerian Sosial untuk menutupi kekurangan anggaran BLT dana desa.

“Artinya tidak boleh ada warga Indonesia yang tidak tercover oleh seluruh jaring pengaman sosial yang ada,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur.

Di samping itu, Gus Menteri juga mengatakan bahwa tahun depan pemerintah akan terus mengawal program-program jaring pengaman sosial. Sebab menurutnya, Presiden Joko Widodo selalu memiliki prinsip bahwa urusan kemanusiaan adalah hal yang paling diutamakan.

“Prinsipnya, urusan kemanusiaan bagi Pak Presiden melebihi urusan lain,” tegasnya.

Recent Posts

DPR Dorong Revisi UU KUHAP Segera Rampung Sebelum 2026

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez, menekankan pentingnya percepatan penyelesaian revisi…

55 menit yang lalu

Kemenag dan Kemendes Berdayakan Desa melalui Zakat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) melakukan kerja sama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,…

10 jam yang lalu

DPR Sebut OTT Wamenaker Noel Tingkatkan Keberanian APH Tindak Tegas Korupsi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah menanggapi kasus Wakil Menteri Tenaga Kerja…

11 jam yang lalu

Anis Matta Lantik Pengurus 34 DPW dan 468 Pimpinan DPD Secara Serentak

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Anis Matta melantik kepengurusan Dewan…

13 jam yang lalu

Layanan Haji Akan Beralih ke BP Haji, Menag: Terimakasih Pak Presiden

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menilai bahwa rencana peralihan layanan haji dari Kementerian…

15 jam yang lalu

RGC FIA UI Gelar Pelatihan Pengembangan Kompetensi SDM Penjaminan Kredit

MONITOR, Jakarta - Risk Governance Centre (RGC) Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia (FIA UI) kembali…

18 jam yang lalu