MEGAPOLITAN

Gerindra Depok Soroti Ketidak Mampuan Pemkot Era Mohammad Idris Bangun Madrasah

MONITOR, Depok – Politisi Partai Gerindra Kota Depok, Turiman menyoroti perkembangan pendidikan di era kepemimpinan Walikota Mohammad Idris.

Dia menilai Idris tidak miliki keberanian dan tak mampu melobi Kemenag sehingga Depok tak pernah membangun sekolah madrasah.

Padahal, menurutnya selain penduduk Depok mayoritas muslim, jargon Depok kota religius juga selalu didengungkan.

Karena itu, Turiman yang juga sebagai anggota DPRD Depok Komisi D prihatin hingga saat ini Depok belum mampu membangun Madrasah Aliyah Negeri (MAN).

Bahkan, sebut Turiman, tak hanya MAN, Pemkot Depok juga tak mampu membangun sekolah madrasah. sementara satu-satunya MTsN yang ada adalah peninggalan Kabupaten Bogor.

“Kalau dari kami Komisi D sudah mengusulkan. Tinggal bagaimana kita berani atau tidak menyediakan lahan. Sementara untuk anggaran sebenarnya ada di Kemenag. Kita hanya menyediakan lahan,” kata Turiman, Rabu (04/11).

Turiman mengatakan, memang miris, Kota Depok dengan tagline Unggul, Nyaman dan Religius ternyata belum memiliki sekolah Madrasah Aliyah Negeri (MAN). Bahkan juga belum memiliki sekolah Madrasah Ibtidaiyah (MI) Negeri. Saat ini cuma baru ada satu sekolah Madarsah Tsanawiyah (MTs) Negeri.

“Saat ini baru cuma ada satu MTs Negeri. Semestinya sebagai Depok Kota Relijius, minim-minimnya ada satu MAN, satu Mts Negeri dan satu MI negeri,” ujar Turiman.

Menurut Turiman, memang cukup rumit melaksanakan birokrasi terkait pembangunan sekolah madrasah karena menyangkut aturan yang digariskan Kemendagri sebagai induk Pemkot Depok dengan Kemenag.

“Permasalahannya cuma teknis saja, karena masalah peraturan kementerian masing-masing. Madrasah itu pembangunannya kewenangan Kemenag.”

“Saya yakin kalau bang Pradi (Supriatna) terpilih bisa mewujudkan itu. Bang Pradi punya keberanian dan kemampuan melobi,” pungkasnya.

Recent Posts

Antisipasi PPPK Dirumahkan Buntut Efisiensi, Legislator Sebut Lebih Baik Hapus Kegiatan Seremonial

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Khozin menyoroti fenomena dirumahkannya Pegawai Pemerintah…

4 jam yang lalu

Gunung Anak Krakatau Aktif, Puan Dorong Kesiapsiagaan Nasional Demi Keselamatan Masyarakat

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah melakukan persiapan yang matang menyusul…

4 jam yang lalu

BBM Nelayan Rp15.000, GNTI: Benahi Akses dan Tata Kelola agar Kebijakan Tepat Sasaran

MONITOR, Jakarta – Ketua PP Gerakan Nelayan Tani Indonesia (GNTI) Bidang Nelayan, Sarana dan Prasarana,…

14 jam yang lalu

LSAK Desak Presiden Copot Jaksa Agung, Sebut Jadi Tolok Ukur Independensi Pengusutan Dugaan Korupsi Eks Jampidsus

MONITOR, Jakarta – Lembaga Studi Anti Korupsi (LSAK) mendesak Presiden segera mencopot Jaksa Agung ST.…

14 jam yang lalu

Kemnaker Petakan Kebutuhan Industri Jepang untuk Perluas Peluang Kerja bagi Tenaga Kerja Indonesia

MONITOR, Jakarta – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memetakan kebutuhan industri Jepang dalam upaya menyelaraskan penyiapan tenaga…

18 jam yang lalu

Komnas Haji: Skema Biaya Haji 2027 Populis tapi Berpotensi Mengganggu Keberlanjutan

MONITOR, Tangerang Selatan - Ketua Komnas Haji, Dr. H. Mustolih Siradj, S.H.I., M.H., menilai rancangan…

19 jam yang lalu