MONITOR, Jakarta – Pengamat Militer dan Intelijen, Susaningtyas Kertopati, mengungkapkan bahwa TNI AL harus terus memanfaatkan Big Data dan Artificial Intelligence (AI) dalam menjaa stabilitas keamanan maritim Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Susaningtyas saat menjadi narasumber dalam Seminar Nasional bertema ‘Membangun kembali budaya maritim Indonesia melalui kebijakan kelautan Indonesia dengan strategi pertahanan maritim Indonesia’ di Gedung Seskoal, Cipulir, Jakarta Selatan, Selasa (3/11/2020).
“TNI AL perlu terus membangun pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence dalam konteks menjaga stabilitas keamanan maritim Indonesia dan kawasan,” ungkapnya.
Wanita yang akrab disapa Nuning itu mengatakan bahwa Strategi Pertahanan Maritim juga menjadi visi kelima dalam Poros Maritim dunia dan kebijakan kedua di dalam Kebijakan Kelautan Indonesia, yakni mengembangkan kekuatan pertahanan maritim guna menegakkan kedaulatan negara di laut dan menjaga stabilitas keamanan maritim perairan Indonesia.
“Strategi pertahanan maritim Indonesia bertumpu atas gabungan Armada Kapal Perang TNI AL dengan seluruh armada Kapal Pemerintah instansi Kementerian/Lembaga dan armada niaga. Strategi pertahanan maritim Indonesia juga mengutamakan kerja sama internasional melalui diplomasi Angkatan Laut (Gun Boat Diplomacy dan Naval Diplomacy) serta diplomasi maritim,” katanya.
Menurut Nuning, strategi pertahanan maritim Indonesia lebih mengutamakan pengendalian laut (sea control) pada ketiga ALKI sebagaimana ditunjukkan oleh Kerajaan Sriwijaya yang sangat mengendalikan Selat Malaka dan Selat Sunda.
“Peran dan fungsi TNI AL dalam menjaga kedaulatan laut yuridiksi nasional dan stabilitas keamanan maritim harus menjadi konsentrasi utama dalam berbagai ops (operasi) militer baik unilateral, bilateral atau multilateral,” ujar Dosen Universitas Pertahanan itu.
Untuk itu, lanjut Nuning, kualitas dan kuantitas operasi militer harus lebih efektif dan efisien dalam mengantisipasi dinamika lingstra dan perkembangan teknologi yang mempengaruhi pola dan jenis gelar operasi militer.
“Secara khusus, kemampuan diplomasi dan kerja sama antar Angkatan Laut negara-negara ASEAN dibutuhkan untuk menjaga stabilitas kawasan dan menjaga sentralitas ASEAN,” ungkapnya.
Selain itu, Nuning menambahkan, seluruh pemangku kepentingan juga harus terus mengembangkan Maritime Domain Awarness (MDA). Karena, wilayah Indonesia adalah dua per tiga dari Asia Tenggara dan urat nadi jalur perdagangan internasional merupakan kunci stabilitas kawasan dan barometer bagi situasi keamanan maritim di kawasan ASEAN dan berpengaruh besar pada dunia.
“Lebih lanjut, pemanfaatan Big Data dan Artificial Intelligence dalam pengolahan sistem keamanan maritim sangat dibutuhkan. Sebab, informasi tentang keamanan maritim datang dari berbagai sumber sehingga butuh ruang dan kemampuan untuk mengolahnya untuk kemudian didistribusikan kepada semua stakeholder, baik pengguna jasa dan aparat penegak hukum,” ujarnya.
