Pelaksana Tugas (Plt) Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri (dok: Tribun)
MONITOR, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menangkap Direktur PT Multicon Indrajaya Terminal (MIT) Hiendra Soenjoto yang sebelumnya telah dimasukkan dalam status Daftar Pencarian Orang (DPO) sejak Februari 2020 dalam kasus dugaan suap pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA).
“Benar, penyidik KPK hari ini berhasil menangkap DPO KPK atas nama tersangka HSO (Hiendra Soenjoto) dalam perkara tindak pidana korupsi dugaan suap pengurusan perkara MA Tahun 2011-2016,” ungkap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK, Ali Fikri, dalam keterangannya di Jakarta, Kamis (29/10/2020).
Saat ini, Ali mengatakan, Hiendra Soenjoto sudah berada di Gedung KPK dan masih menjalani pemeriksaan oleh tim penyidik KPK.
Sebelumnya, Hiendra Soenjoto bersama mantan Sekretaris MA Nurhadi dan menantunya Rezky Herbiyono telah dimasukkan dalam status DPO.
Nurhadi dan menantunya telah terlebih dahulu ditangkap tim KPK di salah satu kediaman di Jakarta Selatan, Senin (1/6/2020).
KPK sebelumnya telah menetapkan tiga orang tersebut sebagai tersangka pada 16 Desember 2019 lalu.
Untuk Nurhadi dan menantunya, saat ini dalam proses persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.
Keduanya didakwa menerima suap Rp45,726 miliar dari Hiendra Soenjoto terkait pengurusan dua gugatan hukum. Selain itu, keduanya juga didakwa menerima gratifikasi senilai Rp37,287 miliar pada periode 2014-2017.
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) mulai menyiapkan peta jalan tata kelola Pekerja Rumah Tangga…
MONITOR, Jakarta - Lonjakan kasus penipuan dan penggelapan dana perjalanan ibadah kembali menjadi sorotan serius seiring…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) telah menyalurkan bantuan senilai Rp65,2 miliar untuk mendukung pemulihan…
MONITOR, MIRI, SARAWAK - Masa depan akuakultur global tidak cukup hanya diarahkan pada peningkatan produksi…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan…
MONITOR, Jakarta — Tata kelola penyelenggaraan ibadah umrah di Tanah Air mendesak untuk dibenahi secara menyeluruh…