MONITOR, Solok Selatan – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Solok Selatan, Jasman Rizal, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menerima laporan mengenai banyaknya tenaga kesehatan yang diduga terlibat politik praktis dalam Pilkada Serentak 2020 yang digelar di daerah setempat.
“Di tangan saya berdasarkan laporan masyarakat diduga banyak tenaga kesehatan bermain politik praktis. Saya punya bukti berupa foto dan rekaman. Saya harap ke depan jangan lagi terulang,” ungkapnya di Padang Aro, Solok Selatan, Sumatera Barat, Senin.
Terkait hal itu, Jasman pun mengumpulkan seluruh kepala Puskesmas, RSUD dan Dinas Kesehatan untuk memberikan peringatan agar tidak terulang lagi.
Jasman mengaku bahwa ia memiliki bukti berupa rekaman foto dan rekaman seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) lengkap dengan seragam Puskesmas masuk ke rumah warga dan menyuruh memilih salah satu calon.
“Banyak yang melapor kepada saya, saat ini akan diberikan pembinaan dulu dan ini peringatan pertama juga terakhir bagi ASN,” ujarnya.
Jasman mengatakan, ia menerima puluhan laporan terkait tenaga kesehatan terlibat politik praktis dan berharap ke depannya tidak terulang lagi.
Selain itu, lanjut Jasman, juga ada tenaga kontrak daerah yang ikut berpolitik praktis dan membuat status di media sosial dengan tujuan memenangkan salah satu pasangan calon.
Jasman menyampaikan, ASN dan tenaga kontrak daerah diharapkan menjaga netralitas selama pilkada dan kalau masih ada yang berpolitik praktis maka tinggal tunggu saja sanksinya.
“Jangan sampai gara-gara pilkada masa depan kita sebagai ASN teraniaya, jadi sebaiknya bersikap netral saja,” katanya.
Jasman mengungkapkan, bagi ASN yang masih berpolitik praktis, sanksinya bisa saja teguran ringan hingga berat bahkan sampai pemberhentian.
Jasman pun meminta adanya partisipasi masyarakat untuk melaporkan ke Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) jika melihat ada ASN yang terlibat politik praktis.
Selain itu, Jasman pun akan meminta Bawaslu untuk tegas menindak ASN yang melanggar.
“Saya yakin banyak laporan masyarakat tetapi hasilnya apa dan sampai sekarang belum ada dan kami bisa menindak ASN kalo ada putusan Bawaslu,” ungkapnya.
