Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik
MONITOR, Jakarta – DPRD DKI Jakarta mengatakan APBD Perubahan (APBD-P) DKI bakal terjun bebas alias mengalami penurunan hingga mencapai 46 persen. Penurunan tersebut tidak lain karena dampak pandemi Covid-19.
Wakil Ketua DPRR DKI Jakarta, M Taufik membenarkan adanya penurunan dalam APBD-P tersebut, serta dibahas di kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat.
“Karena Covid-19 ini APBD-P mengalami penurunan yang saya kira cukup drastis ya. Dari APBD murni sebesar Rp 87,9 Triliun, Turun menjadi sekitar Rp 57 Triliun pada APBD Perubahan atau defisit sekitar 46 persen,” ujar Taufik.
Taufik menjelaskan, total angka dari APBD -P tersebut sudah termasuk pinjaman dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) sebesar Rp 3,2 triliun. Menurutnya, dana tersebut, akan diproyeksikan untuk sejumlah proyek yang tertunda akibat Covid-19.
Dipaparkan Taufik proyek tersebut diantaranya akan digunakan8 untuk pembangunan Jakarta International Stadium, ada normalisasi kali dan pelebaran kali, pembebasan lahan untuk kali, ada underpass dan flyover.
“Kita dapat pinjaman PEN. Dari situ kita dalami. Tahun ini kita dapat Rp 3,2 triliun, Itu akan dipakai untuk 6 kegiatan. Ada infrastruktur kebudayaan. Proyek yang ditetapkan di 2020 lalu karena Covid dia berhenti. Itu dibiayai dg PEN ini,” jelasnya.
Diketahui, berdasarkan data dari dokumen Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA), target APBD 2020 direncanakan sebesar Rp 82 triliun, diperkirakan mengalami penurunan sebesar 33,71 persen Perubahan RKPD tahun 2020 menjadi Rp 54 triliun.
MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama Republik Indonesia mempertegas komitmennya dalam membawa pendidikan Islam ke panggung…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Perindustrian terus memperkuat daya saing industri nasional melalui peningkatan layanan jasa…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) RI terus memacu proses pemvisaan jemaah haji…
MONITOR, Jakarta - Kinerja industri pengolahan nasional pada awal tahun 2026 tetap menunjukkan ketahanan dan…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya penguatan tata kelola, transparansi, dan akuntabilitas…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Pertanian menyatakan kebijakan pembatasan impor unggas dan telur oleh Otoritas Pangan…