MEGAPOLITAN

Warga Depok Diajak Dukung Program Berobat Gratis Pradi-Afifah, Modal KTP!

MONITOR, Depok – Ketua DPD Partai Golkar Kota Depok, Farabi A Rafiq mengajak warga Kota Depok mendukung program berobat gratis dengan bermodal Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang diwacanakan pasangan calon wali dan wakil wali kota Depok nomor urut 1, Pradi Supriatna-Afifah Alia.

Sebab, kata Farabi, program kesehatan itu sangat penting lantaran menjadi solusi bagi warga kurang mampu. “Jadi kesehatan nomor satu, pilkada juga nomor satu. Itu harus berjalan sinergis,” kata Farabi di Depok, Senin (19/10).

Sebagai seorang dokter, Farabi mengaku banyak mendapat keluhan yang kerap ia dengar dari warga terkait biaya pengobatan. Terlebih bagi mereka yang berlatar belakang dari ekonomi kurang mampu. Tapi sayangnya persoalan ini terkesan luput dari pantauan mereka yang nyinyir akan program tersebut.

“Kita tahu rakyat Depok ini sering mengeluh, orang berobat enggak punya duit. Ini kenyataan, jangan ngomong ini itu deh, jangan bilang omong kosong deh,” ujarnya.

Bahkan, Farabi bersama Afifah Alia dan sejumlah politisi Golkar yang lain, kerap merasakan kepedihan warga sehingga harus berbuat lebih.

“Lihat rakyat bagaimana, rakyat itu teriak mau berobat pas enggak punya duit, harus utang sana sini. Bu Afifah sering dimintai tolong, Bu Wenny dari DPR RI fraksi Golkar juga, rumah sakit saya apalagi,” katanya.

Tak hanya itu saja, Golkar melalui Komisi D di DPRD Depok, kata Farabi, kerap kali bersitegang dengan pihak rumah sakit untuk membantu warga yang membutuhkan.

“Ini enggak boleh terjadi lagi karena kita komitmen kesehatan nomor satu.” tambahnya.

Menurutnya, program yang digulirkan Pradi-Afifah sangat bisa diterapkan dan bukan omong kosong. Caranya bisa bersinergi dengan BPJS.

“Jangan dipleset-plesetin lah, bilang ini melawan BPJS. Mana ada melawan negara, enggak ada yang bisa melawan konstitusi. Konstitusinya jelas, BPJS kita bersinergi,” paparnya.

Sebagai contoh, lanjut Farabi, adalah Bekasi. “Lah wong sudah ada contohnya kok Bekasi. Ketua Golkar bekasi itu wali kotanya Bekasi.”

Putra pedangdut legendaris A Rafiq ini juga mengatakan, memang saat baru pertama program itu digulirkan di Bekasi sempat ada tumpang tindih aturan, namun akhirnya bisa berjalan setelah direvisi.

“Masa Kota Depok enggak bisa. Nah kita merasa karena Bu Afifah berbarengan dengan kita, maka kita mau program ini berjalan dengan baik, supaya rakyat enggak stres lagi soal duit,” jelasnya.

Karena itu Farabi menegaskan, jangan sampai pelayanan hanya bersifat pencitraan semata.

“Ada orang sakit dijengukin, pas mau dibawa kerumah sakit pada mundur, karena pakai DP dan sebaginya. Tapi kalo dijamin kesehatannya maka terobati semua warga Depok,” tegasnya.

Tentunya, lanjut Farabi, harus ada payung hukum yang baik agar tidak tumpang tindih. Ia pun yakin dibawah kepimpinan pasangan nomor urut satu (Pradi-Afifah) program itu bisa berjalan dengan baik.

Recent Posts

Bawa Pesan Presiden Prabowo, Menaker Akan Serahkan Instrumen Ratifikasi Konvensi ILO 188 di Jenewa

MONITOR, Jenewa — Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli berada di Jenewa, Swiss, membawa pesan Presiden Prabowo…

28 menit yang lalu

5.499 Jemaah Haji Gelombang Kedua Tiba di Madinah, Wamenhaj Minta Jaga Kesehatan

MADINAH – Sebanyak 5.499 jemaah haji Indonesia gelombang kedua dijadwalkan tiba di Madinah pada Minggu…

5 jam yang lalu

​Jaring Mahasiswa Terbaik, Kemenag Gelar Tes Beasiswa Maroko Tahun 2026

MONITOR, Jakarta — Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama menggelar Computer Based Test (CBT) Seleksi…

5 jam yang lalu

Jemaah Haji Gelombang Kedua Mulai Bergerak ke Madinah, Kemenhaj Pastikan Layanan Optimal hingga Kepulangan

MONITOR, Jakarta – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) Republik Indonesia mulai memberangkatkan jemaah haji gelombang…

6 jam yang lalu

Wamenaker Ajak Serikat Buruh Berkolaborasi Revisi UU Ketenagakerjaan dan Regulasi K3

MONITOR, Jakarta — Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Afriansyah Noor mengajak serikat pekerja/serikat buruh untuk berkolaborasi…

6 jam yang lalu

IPW: Wacana Kapolri dari Kalangan Sipil Sarat Muatan Politik dan Berpotensi jadi Alat Tawar Pembahasan RUU Polri

MONITOR, Jakarta – Indonesia Police Watch (IPW) menilai usulan Menteri Hak Asasi Manusia, Natalius Pigai,…

14 jam yang lalu