Kemendes PDTT

Wamendes: Program Transmigrasi Bentuk Dua Provinsi Baru

MONITOR, Makassar – Wakil Menteri Desa (Wamendes), Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT), Budi Arie Setiadi menutup Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Pertahanan Transmigrasi Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar, Kamis (15/10/2020).

Wamendes Budi Arie mengatakan, Rapat Koordinasi memang sangat dibutuhkan untuk penyelesaian persoalan pertanahan di sektor transmigrasi sesuai dengan target.

“Saya berharap hasil rapat koordinasi ini dapat ditindaklanjuti oleh semua pihak untuk mendukung percepatan penyelesaian pertahanan transmigrasi,” kata Wamendes Budi.

Wamendes Budi Arie menuturkan, program Transmigrasi yang telah berlangsung sejak zaman orde baru ini bertujuan untuk menyejahterakan transmigran.

Namun, program ini ternyata tidak hanya sejahterakan Transmigran tapi juga untuk penduduk di sekitar Lokasi dan utamanya dalam pemerataan pembangunan nasional.

“Oleh karenanya selama ini program transmigrasi telah berhasil membentuk dua provinsi baru, 104 Kabupaten baru dan 386 kecamatan baru serta 1.336 desa definitif baru,” kata Ketua Umum DPP Projo ini.

Namun, dalam perjalanannya masih banyak ditemukan masalah dan kendala yang harus diselesaikan. Adakalanya terjadi ketimpangan yang menjadi beban tersendiri untuk diselesaikan.

“Salah satu permasalahannya adalah tanah atau lahan pemukiman di lokasi transmigrasi,” kata Wamendes Budi.

Saat ini, kata Budi Arie, kita menghadapai tantangan besar pemukiman transmigrasi atau eks lokasi transmigrasi.

Eks pemukiman transmigrasi yang terjadi bagian desa definitif banyak meninggalkan persoalan di sektor agraria seperti belum terbitnya sertifikat hak milik (SHM), sengketa dengan masyarakat lokal, sengketa dengan perusahaan, tumpang tindih lahan dengan kawasan hutan, masalah tapal batas atau hak ulayat dan sebagainya.

“Banyak sekali masalah yang dihadapi oleh transmigrasi yang dilaporkan ke Presiden maupun ke Kementerian/Lembaga dan DPR baik yang disampaikan secara formal dan informal yang ingin segera diselesaikan,” kata Budi Arie.

Budi Arie berharap peserta rapat koordinasi bisa memahami kebutuhan masyarakat akan pentingnya penyelesaian lahan mereka karena pada dasarnya para transmigrasi itu ingin meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup.

“Seperti yang tertuang dalam UU Nomor 2 tahun 2009 tentang Transmigrasi,” kata Budi Arie.

Secara tegas Budi Arie berharap hasil rapat koordinasi ini menghasilkan aksi nyata untuk mengeksekusi penyelesaian permasalahan pertanahan yang dihadapi masyarakat transmigran.

Turut hadir dalam Rapat itu, Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang Surya Tjandra, Dirjen PKTran Kemendes M Nurdin dan Dirjen PKP2Trans Hari Pramudiono.

Recent Posts

asa Marga Lakukan Pemeliharaan di Ruas Tol Cipularang dan Padaleunyi

MONITOR, Bandung - Kesiapan infrastruktur dan perlengkapan jalan menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan serta…

1 jam yang lalu

Transformasi Layanan Haji 2027, PPIH Dituntut Lebih Responsif dan Berorientasi Jemaah

MONITOR, Jakarta — Direktur Jenderal Bina Haji Kementerian Haji dan Umrah, Puji Raharjo, menegaskan bahwa…

1 jam yang lalu

Menteri Agama Bicara Tiga Kekayaan Santri, Ilmu, Adab, dan Hikmah

MONITOR, Tuban - Menteri Agama Nasaruddin Umar berpesan kepada santri Pondok Pesantren Langitan agar menjaga adab…

2 jam yang lalu

Kuliah Subuh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Prof Rokhmin: Imtak dan Penguasaan Iptek Fondasi Kemajuan Bangsa

Dalam kuliah subuh di Masjid Raya Baiturrahman, Banda Aceh, Guru Besar IPB University itu menekankan…

14 jam yang lalu

Gelar Road to AICIS+ 2026 di UI, Kemenag Dorong Integrasi Riset Lintas Disiplin

MONITOR, Depok – Kementerian Agama (Kemenag) RI bersama Universitas Indonesia (UI) menggelar Diskusi Publik Road…

15 jam yang lalu

Santri MDT Sabilussalam Kampung Utan Raih Juara PORSADIN VII dari Kota hingga Nasional

MONITOR, Tangerang Selatan - Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Sabilussalam Kampung Utan, Tangerang Selatan, menorehkan…

2 hari yang lalu