MONITOR, Depok – Salah satu tokoh ekonomi Kota Depok, Acep Azhari menginginkan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai bagian dari pembangngkit ekonomi kerakyatan yang menjadi tulang punggung perekonomian.
Hal tersebut disampaikan Acep Azhari dalam kegiatan silahturahmi pelaku UMKM se-Kota Depok bersama calon wali kota nomor urut satu, Pradi Supriatna, di salah satu resto di wilayah Kecamatan Tapos, Kota Depok, Kamis (15/10).
Acep mengatakan, pelaku ekonomi di Kota Depok, saat ini masih menganut sistem dealer, yang hanya menjual produk dari distributor saja.
Untuk itu Acep menjelaskan, para pelaku usaha di Kota Depok mesti mengubah sistem kewirausahaannya, dengan menerapkan pola leader, yakni menjadi pelaku utama dalam menjalankan usahanya.
“Mestinya ekonomi rakyat itu menjadi leader bukan menjadi dealer. Kitalah yang memimpin ekonomi di Kota Depok ini,” katanya.
Lebih lanjut Acep mengatakan, dengan penerapan sistem ekonomi leader, nantinya akan membuka peluang lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
Sebab, menurut Acep, 97 persen ekonomi Indonesia, yang bergerak adalah sektor UMKM, termasuk di Kota Depok.
“Jadi, dengan begitu, teman-teman (pelaku usaha) yang bergerak di bidang UMKM ini nantinya dapat menyerap ribuan tenaga kerja,” ujarnya.
Meski demikian, Acep mengakui yang namanya perjuangan dalam merubah sebuah sistem, tidaklah gampang, butuh seorang pengawal dari penguasa sebuah kota.
Karena itu, Acep berharap, bila nantinya Pradi Supriatna terpilih menjadi wali kota Depok mampu merubah sistem ekonomi UMKM dari dealer menjadi leader.
“In Sya Allah, jika bang Pradi diridhoi menjadi walikota, jadilah pengawal kami, mewujudkan cita-cita itu (merubah sistem ekonomi UMKM) dari dealer menjadi leader,” pungkasnya.
Menanggapi hal itu, Pradi Supriatna mengatakan dirinya bersama Afifah Alia telah bertekad untuk memajukan perekonomian pelaku usaha di Kota Depok.
Untuk itu Pradi mengatakan, jika dirinya terpilih menjadi Wali Kota, ia akan menjadikan UMKM yang semakin pro rakyat.
“Jika terpilih menjadi wali dan wakil wali kota, saya bersama bu Afifah akan memudahkan proses ijin dan tidak akan dikenakan biaya UMKM dari berbagai proses, stand yang sudah disediakan pemerintah daerah dalam memberikan kesempatan bagi pelaku usaha baru yang ingin berusaha, dan kerjasama dengan investor dalam penyediaan tempat usaha bagi generasi milenial,” ujarnya.
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…
MONITOR, Jakarta - Keterbukaan informasi publik menjadi elemen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demokratis. Keterbukaan informasi…
MONITOR, Jakarta – PT Jasa Marga (Persero) Tbk. kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih dua…
MONITOR, Jakarta - Dipanggilnya Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan dan Fahmi hakim ketua DPRD Provinsi…
MONITOR, Jakarta - Pemilih muda diperkirakan akan memainkan peran penting dalam menentukan hasil Pemilihan Kepala…
MONITOR, Jakarta - Komisi III DPR RI telah menetapkan lima pimpinan KPK terpilih dan lima…