Inilah Tujuh Program Akselerasi PTKI Unggul

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) Kemenag RI, Suyitno

MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama melalui Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Diktis) Direktorat Jenderal Pendidikan Islam tengah membahas Program Percepatan PTKI Unggulan secara virtual pada minggu (11/10/2020). Hadir dalam kegiatan tersebut ini Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi dan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Muhammad Ali Ramdhani.

Wakil Menteri Agama Zainut Tauhid Sa’adi mengatakan bahwa cita-cita PTKI unggul menjadi harapan dan ambisi bersama, sehingga bisa bersaing secara equil dengan perguruan tinggi di Indonesia. “PTKI yang unggul diantaranya di ukur dari reputasi akademik, reputasi lulusan, rasio fakultas, prodi dan mahasiswa serta dibukanya program internasional”, terang Zainut Tauhid.

“Saya menaruh harapan besar kepada Dirjen Pendis dan Direktur Diktis yang baru, bisa menjadikan PTKI tidak saja menjadi kebanggaan umat Islam, tetapi juga kebanggaan bangsa Indonesia,” tutur Zainut saat memberikan pengarahan pada Senin (5/10).

Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam Suyitno memaparkan tujuh program unggulan, yang disebut sebagai Sapta Program Pengakselerasian dan Percepatan (SP3) PTKI yang menjadi konsennya ke depan. “Kurikulum PTKI akan dilakukan redesain agar profil lulusan yang sudah kita rumuskan ini sudah faktual tidak hanya ideal”, sebagai program pertama kata Suyitno.

“Redesain kurikulum dengan evaluasi implementasi integrasi ilmu dengan memperkuat pemberdayaan ma’had al-jamiah” kata Mantan Wakil Rektor III UIN Palembang.

Suyitno menyadari kurikulum kita yang berbasis kompetensi sudah sangat bagus, namun kita harus melalukan sebuah redesain untuk melihat apakah sudah benar-benar dapat melahirkan profil lulusan yang bagus dan unggul. “salah satu langkah redesain kurikulum adalah dengan konsep kampus merdeka dan merdeka belajar yaitu dengan memperbanyak waktu mahasiswa melakukan pembelajaran di luar kampus atau di luar prodi”.

Program kedua lanjut Suyitno adalah penguatan Rumah Moderasi Beragama PTKI sehingga dapat berdiri kokoh secara struktural dan program-programnya tersusun dengan baik. “Penguatan Rumah Moderasi Beragama sangat penting, agar kajian mengenai moderasi beragama ini bisa menjadi kajian yang lebih luas,” tandas Guru Besar UIN Raden Fatah Palembang.

Ketiga, pembentukan Universitas Islam Terbuka (UIT). Pembentukan Universitas Islam Terbuka (UIT) menurut Suyitno berkaca pada Universitas Terbuka (UT) yang sudah ada sejak lama pada PTU. ”Konsep pembelajaran UIT adalah menggunakan sistem daring dengan memberikan mandat kepada PTKIN tertentu”.

Suyitno menambahkan kalau belum bisa Universitas Islam Terbuka minimal kita coba rumuskan prodi terbuka, yang salah satu misi besar nya adalah untuk memberikan afirmasi kepada 80.000 guru madrasah yang sampai sekarang belum sarjana.

Program Double Degree PTKI menjadi program unggulan yang keempat. Suyitno mengatakan program ini bersifat opsional baik dengan Perguruan Tinggi Umum (PTU) maupun PTKI dengan Perguruan Tinggi Luar Negeri. “Program ini sudah mulai dilakukan oleh UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan yang akan melaksanakan selanjutnya adalah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” terangnya.

Program kelima adalah percepatan akreditasi dengan pendirian Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM). “Ini menjadi PR besar Direktorat Diktis untuk mendirikan LAM mengingat jumlah prodi di PTKI yang sangat banyak, dan terbatasnya jumlah asesor di BAN PT”, katanya.

Pihak Diktis akan meggandeng BAN PT agar proses pendirian LAM dapat berjalan degan cepat tentu dengan rekomendasi dari Kemendikbud. Pihaknya optimis, secara SDM Keenterian Agama memiliki jumlah asesor mumpuni yang berbasis studi agama atau Islamic Studies, sehingga akan memudahkan berdirinya LAM.

Program keenam adalah Disain Pembinaan Kemahasiswaan PTKI agar lebih terarah dalam menjawab tantangan mahasiswa ke depan. Terakhir adalah program Penyusunan Roadmap Pengembangan PTKI.

Dalam pembahasan ini, turut hadir para pejabat Eselon I di lingkungan Kemenag, Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam Imam Safei dan sejumlah pejabat lainnya.