MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian, melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP), menerapkan pola pertanian modern untuk menggarap lokasi Food Estate di Kalimantan Tengah.
Hal tersebut disampaikan dalam diskusi mengenai Food Estate untuk menyambut Hari Pangan yang dilaksanakan Forum Wartawan Pertanian (Forwatan) melalui aplikasi Zoom, Minggu (11/10/2020). Kegiatan ini menghadirkan narasumber Dirjen PSP Kementan Sarwo Edhy, Ketua KTNA Winarno Tohir, dan Dwi Asmono dari Peragi.
Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Food Estate adalah program yang digagas Presiden Joko Widodo untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
“Food Estate dilakukan lintas kementerian dan lembaga. Karena bertujuan untuk mejaga ketahanan pangan, Food Estate akan diisi beragam komoditi bukan hanya padi. Dan pengelolaan Food Estate akan dilakukan dengan memanfaatkan mekanisasi,” katanya.
Sementara Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Sarwo Edhy, mengatakan ada sejumlah kunci untuk meningkatkan produksi pertanian, termasuk di Food Estate. Hal ini juga yang dilakukan Dirjen PSP.
“Pertama kuncinya adalah ketersediaan benih dan pupuk tepat waktu. Kita juga kita menginvestarisir jaringan irigasi tersier yang rusak. Kemudian kita melakukan kegiatan pompanisasi dan pipanisasi, serta pengadaan alsintan, dan memfasilitasi petani agar bisa membawa hasil panennya untuk dijual,” ujarnya.
Sarwo Edhy mengatakan, salah satu hal penting yang dilakukan Ditjen PSP adalah dengan mengadakan alsintan.
“Kami di Kementan membantu alsintan. Dengan alsintan ini, kami mengubah pola bertani tradisional ke pertanian modern dengan mekanisasi, dengan menggunakan alstinan, ada traktor roda 2 dan 4 untuk mengolah lahan, untuk tanam kita siapkan transplenter, ada combine harvesterjuga untuk membantu petani saat panen, termasuk melakuan bantuan RMU dan dryer,” jelasnya.
Dengan bantuan ini, Sarwo Edhy berharap petani bisa langsung melakukan penggilingan.
“Kita mengarahkan agar petani tidak lagi menjual gabah, tetapi digiling dahulu dan diproses menjadi beras dengan packaging yang menarik. Inilah cara untuk menaikkan pendapatan petani,” katanya.
Untuk Food Estate di Kalimantan Tengah, menurut Sarwo Edhy lahan keseluruhan seluas 164.598 hektare. Terdiri dari lahan fungsional atau intensifikasi seluas 85.456 ha dan lahan sisa fungsional atau ekstensifikasi 79.142 ha.
Sedangkan yang akan digarap di tahun 2020 adalah seluas 30.000 hektare (Ha), dan tersebar di Kabupaten Kapuas seluas 20.000 ha dan Kabupaten Pulang Pisau 10.000 ha.
“Untuk lahan intensifikasi, sistem pengairan irigasi sudah bisa meng-cover lahan seluas 30.000 ha yang digarap di tahap awal tahun 2020. Sedangkan rehabilitasi daerah irigasi untuk lahan seluas 55.456 hektare akan dilakukan 2021,” terangnya.
Sementara untuk lahan ekstensifikasi yang masih berupa semak belukar, optimalisasi untuk lahan ekstensifikasi dan peningkatan irigasi dari PUPR akan dilakukan tahun 2021-2022.
Dukungan untuk memaksimalkan Food Estate disampaikan Ketua KTNA Winarno Tohir.
“Food Estate di Indonesia adalah keharusan, sebuah keniscayaan. Apalagi berdasakan data BPS jumlah penduduk kita selalu meningkat, sedangkan lahan menyusut. Hal ini membuat Food Estate menjadi penting,” katanya.
Sementara Dwi Asmono dari Peragi mengatakan, tidak ada miracle dalam produksi pangan. Semua bisa dicapai jika produksi digenjot. Meksiko sudah melakukannya melalui gandum dengan revolusi hijau dalam gandum.
“Ini juga bisa berlaku di Indonesia. Tapi harus ada struktural approach. Di era Presiden Soeharto dan Presiden SBY kita pernah mencoba tapi gagal. Kita harus belajar dari kegagalan terdahulu. ini sebuah keniscayaan,” katanya.
Menurutnya, ketika bicara Food Estate ita harus mulai menyiapkan bibit, pemasaran, pabrik harus dibangun, semua harus dirancang dengan benar. Jika berhasil, hal ini akan menjadi pengungkit untuk yang lain.
MONITOR, Jakarta - Mahkamah Pidana Internasional atau International Criminal Court (ICC) mengeluarkan surat penangkapan bagi…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Prof. Dr. Ir. Rokhmin…
MONITOR, Jakarta - Perlindungan hukum bagi pekerja migran Indonesia (PMI) menjadi perhatian penting di tengah…
MONITOR, Jakarta - Pada momentum hari guru nasional 2024, JPPI merasa penting untuk menyoroti secara…
MONITOR, Jakarta - Menteri Agama RI Nasaruddin Umar bertemu dengan Menteri Haji dan Umrah Arab…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin menanggapi adanya usulan…