BISNIS

Jamkrindo Jamin 236.227 Debitur PEN

MONITOR, Jakarta – PT Jamkrindo senantiasa mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang digagas oleh Pemerintah. Terbukti, hingga dengan Kamis (8/10) Jamkrindo telah melakukan penjaminan terhadap 236.227 debitur Kredit Modal Kerja (KMK) PEN.

Direktur Utama PT Jamkrindo Randi Anto mengatakan, Jamkrindo telah merealisasikan penjaminan PEN sebesar RP 4,488 triliun dengan rincian PT Jamkrindo sebesar Rp 3,473 triliun dan Jamkrindo Syariah Sebesar Rp 1,015 triliun.

”Tujuan pemberian kredit modal kerja ini ialah untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha, khususnya para pelaku UMKM,” ujar Randi dalam siaran pers, Jumat (9/10).

Lebih jauh Randi mengatakan, program penjaminan KMK dalam rangka PEN sangat dibutuhkan untuk menambah keyakinan (confidence) perbankan dalam menyalurkan kredit modal kerja. Sampai saat ini Jamkrindo telah bekerja sama dengan berbagai kalangan perbankan untuk mendorong agar program tersebut bisa berjalan dengan sukses. “Sampai dengan saat ini, kami telah menerima pengajuan penjaminan KMK dalam rangka PEN dari 23 Bank, baik bank BUMN, bank swasta, maupun bank syariah,” ujar Randi Anto.

Dengan semakin banyaknya Bank yang bekerja sama dengan Jamkrindo, Randi berharap semakin banyak UMKM yang merasakan manfaat dari program PEN. “Dengan jaringan pelayanan kami yang tersebar di 9 kantor wilayah, 56 kantor cabang, 16 kantor unit pelayanan, kami siap untuk mendukung program penjaminan KMK dalam rangka PEN ini,” ujar Randi.

Skema penjaminan KMK UMKM telah diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan 71/2020. Dalam pelaksanaannya, pemerintah menugaskan Jamkrindo dan Askrindo untuk melaksanakan penjaminan program PEN, dengan tetap mempertimbangkan kemampuan keuangan negara, serta kesinambungan fiskal.

Adapun kriteria penerima jaminan dari perbankan yaitu harus memiliki reputasi yang baik. Kemudian kategori bank sehat dengan peringkat komposit satu atau peringkat komposit dua berdasarkan penilaian tingkat kesehatan OJK serta sanggup menyediakan sistem informasi yang memadai dalam melaksanakan program penjaminan pemerintah.
Untuk kriteria terjamin pelaku usaha UMKM, mereka harus memiliki plafon pinjaman maksimal Rp 10 miliar per debitur termasuk tambahan fasilitas yang telah diterima. Kemudian, pinjaman yang dijamin mempunyai sertifikat penjaminannya diterbitkan paling lambat tanggal 30 November 2021 sampai selesainya tenor pinjaman tersebut.

Tenor pinjaman yang diberikan bagi UMKM maksimal 3 tahun, tidak termasuk ke dalam daftar hitam nasional, serta memiliki performing loan lancar atau kolektibilitas satu maupun kolektibilitas dua dihitung per tanggal 29 Februari 2020. UMKM terjamin ini dapat berbentuk usaha perseorangan, koperasi, ataupun badan usaha.

Selain melakukan Penjaminan PEN, Jamkrindo tetap berkomitmen untuk tetap menyalurkan pinjaman kemitraan kepada mitra binaan. Hal ini bertujuan untuk menggerakkan roda perekonomian khususnya pengusahaan mikro yang belum dapat akses perbankan. ”Kami tidak hanya memberikan kredit tetapi juga turut melakukan pendampingan bagi pelaku UMKM mitra binaan,” kata Randi.

PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjaminan yang saat ini merupakan anggota holding Indonesia Financial Group (IFG) dengan induk holding PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Sebagai perusahaan penjaminan terbesar di Indonesia, PT Jamkrindo berkomitmen untuk senantiasa memberikan penjaminan bagi para mitra perbankan dan lembaga keuangan nonbank.

Recent Posts

DPR: Dokter PPDS Pelaku Pemerkosaan Biadab, Harus Dihukum Seberat-beratnya!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez mengecam tindak pemerkosaan yang dilakukan…

2 jam yang lalu

Terima Masukan Koalisi Sipil Soal RKUHAP, DPR Dinilai Komitmen Libatkan Partisipasi Publik

MONITOR, Jakarta - Undangan Komisi III DPR kepada Koalisi Masyarakat Sipil guna menerima masukan terkait…

2 jam yang lalu

DPR Minta RSHS Di-banned Buntut Kasus Kekerasan Seksual Dokter, Ini Bukan Hanya Ulah Oknum!

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR Arzeti Bilbina mengecam keras tindak kekerasan seksual yang…

2 jam yang lalu

Puan: Kekerasan Seksual Dokter PPDS Jadi Pukulan Dunia Medis RI, Penanganan Hukum Harus Berpihak Pada Korban!

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR Puan Maharani menyampaikan keprihatinan atas kasus kekerasan seksual yang dilakukan…

2 jam yang lalu

Tarif Ekspor AS Naik, Prof Rokhmin Sarankan Diplomasi dan Negosiasi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Prof. Rokhmin Dahuri menyoroti kebijakan AS terkait…

3 jam yang lalu

Jasa Marga Catat 2 Juta Kendaraan Kembali ke Jabotabek pada H1 s.d H+8 Libur Idulfitri 1446H

MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk. mencatat sebanyak 2.007.922 kendaraan kembali ke wilayah…

5 jam yang lalu