HUKUM

Pasca Insiden Kebakaran, Jaksa Agung Diminta Benahi Pelayanan Publik

MONITOR, Jakarta – Terjadinya kebakaran Gedung Kejaksaan Agung menimbulkan banyak spekulasi, salah satu hal agar menimbulkan kepercayaan dalam masyarakat tentu dibuktikan tidak terpengaruhnya kasus-besar seperti Jiwasraya maupun Kasus Djoko Tjandra yang melibatkan Jaksa Pinangki.

Pengamat Hukum Pidana Universitas Indonesia, Sulistiawati, menilai hal tersebut menyita perhatian dan menjadi sorotan publik agar tidak mengalami kendala dalam pelaksanaan penegakan hukum dan mengembalikan kepercayaan masyarakat.

Ia menilai, masyarakat saat ini terlanjur timbul spekulasi tentang dugaan kesengajaan pembakaran oleh pihak-pihak tidak bertanggung jawab. Terkait penuntasan tuntas saat ini, kata dia, menjadi kewenangan penyidik kepolisian, jadi sebaiknya tunggu hasil penyidikan.

“Kewenangan itu sekarang ada di kepolisian, secara yang nantinya harusnya mengeluarkan itu adalah hasil penyidikan kepolisian, karena itu wilayahnya sudah di kepolisian, lagipula kepolisian juga sudah memanggil para saksi ratusan saksi beberapa waktu lalu dan mengirim SPDP dimulainya penyidikan,” ujarnya Sulistiawati saat dihubungi MONITOR, belum lama ini.

Terkait dengan komitmen Jaksa Agung, ia mengatakan sepanjang dimaknai membantu diungkapnya kasus ini oleh pihak berwajib, tentu menjadi hal yang positif.

“Tapi menurut saya konsentrasi Jaksa Agung menuntaskan segala hal agar pelayanan publik terkait kinerja kejaksaan Agung lebih diutamakan, misalnya recovery segala hal terkait SDM, berkas maupun hal administratif, agar pelayanan segera berjalan normal dan Kejaksaan melakukan fungsinya secara normal kembali,” imbuhnya.

Recent Posts

55 Juta Peserta BPJS Tak Aktif, Komisi IX DPR Minta Tunggakan Iuran Rakyat Miskin Segera Diputihkan

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti pengelolaan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan…

2 jam yang lalu

UU Polri Atur Penguatan Peran Kompolnas, Legislator: Dukung Pengawasan Eksternal Bagi Kepolisian

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah meyakini Undang-Undang tentang Perubahan Ketiga atas…

2 jam yang lalu

Komisi XI DPR: UU P2SK yang Baru Perkuat Tata Keuangan RI di Tengah Kemajuan Zaman

MONITOR, Jakarta - DPR RI telah mengesahkan Revisi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan…

2 jam yang lalu

Warga Sangihe Terisolasi Akibat Gempa Dahsyat di Sulut, Puan Dorong Ketangguhan Bencana di Pulau Terluar

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani meminta Pemerintah segera menjangkau masyarakat terdampak gempa…

2 jam yang lalu

Jasa Marga Optimalkan Respons Real-Time melalui One Call Center 133

MONITOR, Jakarta - Menjelang mobilitas masyarakat yang diprediksi akan meningkat pada periode libur sekolah pada…

15 jam yang lalu

PHK Capai 23 Ribu Orang, Komisi IX DPR Singgung Program JKP Harus Jadi Instrumen Perlindungan Pekerja

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher menyampaikan keprihatinan atas meningkatnya…

15 jam yang lalu