MONITOR, Jakarta – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) memberikan kritik keras terhadap Undnag-undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) yang telah disahkan oleh DPR RI melalui paripurna pada Senin (5/10/2020). Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siroj menilai UU Ciptaker hanya menguntungkan satu kelompok dan menindas serta menginjak kelompok kecil seperti buruh, petani dan nelayan.
Namun meski demikian Kiai Said mengingatkan warga nahdliyin untuk tetap bersikap elegan dan tidak anarkis dalam menyikapi UU yang berpolemik tersebut.
“Hanya menguntungkan konglomerat, kapitalis, investor. Tapi menindas dan menginjak kepentingan atau nasib para buruh, petani, dan rakyat kecil,” tegas Kiai Said saat memberikan sambutan dalam Pengenalan Kehidupan Kampus Bagi Mahasiswa Baru (PKKMB) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia) Jakarta secara virtual seperti dikutip dari nu.or.id, pada Rabu (7/9) pagi.
Mari kita cari jalan keluar yang elegan, yang seimbang dan tawasuth (moderat). Kepentingan buruh dan rakyat kecil harus kita jamin. Terutama yang menyangkut pertanahan, kedaulatan pangan, dan pendidikan,” tambahnya.
Kiai Said juga menyoroti terkait Lembaga Pendidikan di UU Cipta Kerja yang menganggap lembaga pendidikan layaknya perusahaan. Hal tersebut, tegasnya, tidak bisa dibenarkan. “Kita harus melakukan judicial review. Harus meminta ditinjau ulang tapi dengan cara elegan bukan dengan anarkis. Kita harus bersuara demi warga NU, demi NU, dan demi moderasi dalam membangun masyarakat. Tidak boleh mengorbankan rakyat kecil,” tegasnya.
Kiai Said juga mengingatkan bahwa UUD 1945 Pasal 33 masih sangat jauh dari implementasi. Menurutnya, konstitusi negara itu hanya sebatas tulisan di atas kertas putih yang dicetak berulang-ulang dengan jumlah jutaan lembar. “Tapi tidak pernah diimplementasikan bahwa kekayaan Indonesia ini untuk seluruh rakyat Indonesia. Apakah itu sudah diimplementasikan? Sama sekali tidak. Bahkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin kian miskin,” tuturnya miris.
Terlebih, lanjutnya, di era keterbukaan seperti sekarang ini yang sangat bebas dan liberal, ditambah dengan sistem kapitalisme membuat nasib rakyat kecil semakin tertindas. Kiai Said menilai para politisi hanya memanfaatkan rakyat untuk kepentingan suara.
“Kalau sedang Pilkada, Pileg, dan Pilpres suaranya (rakyat) dibutuhkan. Tapi kalau sudah selesai (rakyat) ditinggal. UUD 1945 Pasal 33 itu hanya tulisan di atas kertas tapi tidak pernah diimplementasikan,” tegasnya.
Kiai Said menegskan kembali NU harus bersikap dengan kritis tapi elegan terkait dengan polemic UU Cipta Kerja tersebut. “Tidak boleh anarkis karena tidak ada gunanya itu,” katanya.
