Ilustrasi: ASN Pemkot Depok. (Foto: istimewa)
MONITOR, Mamuju – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju diminta untuk menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpolitik, khususnya di Pilkada Mamuju 2020.
Penjabat (Pj) Bupati Mamuju, Wahab Hasan Sulur, mengungkapkan bahwa Bawaslu harus meningkatkan pengawasan terhadap ASN.
“Potensi PNS bermain politik di Pilkada Mamuju mesti dicegah dengan pengawasan,” ungkapnya kepada wartawan di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Minggu (27/9/2020).
Menurut Hasan, Bawaslu adalah pihak yang berwenang mengawasi pilkada di Mamuju, sehingga Bawaslu diminta dapat memantau secara maksimal potensi-potensi kerawanan tersebut.
“Bawaslu diminta menindak tegas setiap pelanggaran Pilkada Mamuju termasuk ketika PNS bermain politik,” ujarnya.
Hasan mengatakan, selama menjadi Pj Bupati Mamuju, pihaknya akan selalu melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu dan khususnya Forkopimda Kabupaten Mamuju.
“Pesan Gubernur Sulbar demi sukses dan lancarnya pelaksanaan pilkada akan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan Forkopimda Kabupaten Mamuju,” katanya.
MONITOR, Depok — Menyambut gairah pembinaan sepak bola usia dini yang didorong oleh PSSI, komunitas…
MONITOR, Jakarta — Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus memperkuat integrasi data lintas instansi sebagai upaya meningkatkan…
MONITOR, Bogor – PT Jasa Marga (Persero) Tbk melalui anak usahanya, PT Jasamarga Tollroad Operator…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Agama (Kemenag) mulai memproses penyaluran dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Madrasah…
MONITOR, Cikarang – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) mendorong Asosiasi Pengusaha Pengelasan Indonesia…
MONITOR, Bandung – Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) akan mentransformasi Balai Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) di…