Pj Bupati Mamuju Minta Bawaslu Tindak ASN yang Berpolitik

“Potensi PNS bermain politik di Pilkada Mamuju mesti dicegah dengan pengawasan“

Ilustrasi: ASN Pemkot Depok. (Foto: istimewa)

MONITOR, Mamuju – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Mamuju diminta untuk menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berpolitik, khususnya di Pilkada Mamuju 2020.

Penjabat (Pj) Bupati Mamuju, Wahab Hasan Sulur, mengungkapkan bahwa Bawaslu harus meningkatkan pengawasan terhadap ASN.

“Potensi PNS bermain politik di Pilkada Mamuju mesti dicegah dengan pengawasan,” ungkapnya kepada wartawan di Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar), Minggu (27/9/2020).

Menurut Hasan, Bawaslu adalah pihak yang berwenang mengawasi pilkada di Mamuju, sehingga Bawaslu diminta dapat memantau secara maksimal potensi-potensi kerawanan tersebut.

“Bawaslu diminta menindak tegas setiap pelanggaran Pilkada Mamuju termasuk ketika PNS bermain politik,” ujarnya.

Hasan mengatakan, selama menjadi Pj Bupati Mamuju, pihaknya akan selalu melakukan koordinasi dengan KPU, Bawaslu dan khususnya Forkopimda Kabupaten Mamuju.

“Pesan Gubernur Sulbar demi sukses dan lancarnya pelaksanaan pilkada akan ditindaklanjuti dengan melakukan koordinasi masalah pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan Forkopimda Kabupaten Mamuju,” katanya.