HUKUM

Mahfud MD Heran Tayangan Film G 30S/PKI Masih Diributkan

MONITOR, Jakarta – Pemutaran film berjudul Pengkhiatan G 30 S/PKI mulai diputar di saluran televisi. Bahkan, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD turut menonton tayangan tersebut.

Mahfud sendiri heran masih ada pihak-pihak yang melarang dan meributkan tayangan tersebut diputar.

“Mengapa soal pemutaran film Pengkhianatan G 30 S/PKI diributkan? Tidak ada yang melarang nonton atau menayangkan di TV,” ujar Mahfud MD, Minggu (27/9) malam.

Eks Ketua Mahkamah Konstitusi ini mengatakan, apabila masyarakat ingin menonton film tersebut tidak perlu menunggu bulan September, sebab bisa ditonton melalui platform media sosial seperti Youtube.

“Mau nonton di Youtube juga bisa kapan saja, tak usah nunggu bulan September. Semalam saya nonton lagi di Youtube. Dulu Menpen Yunus Yosfiyah juga tak melarang, tapi tidak mewajibkan,” celetuk Mahfud MD.

Recent Posts

Kemenag Gelontorkan Rp34,3 Miliar Anggaran PPG bagi 42.878 Guru di Sekolah

MONITOR, Jakarta - Ditjen Pendidikan Islam menjakin kerja sama dengan 46 Lembaga Pendidik dan Tenaga…

1 jam yang lalu

HIMAPOL UIN Jakarta Peduli Kemanusiaan, Gelar Kampanye Politik di Jakarta

MONITOR, Jakarta - Himpunan Mahasiswa Politik (HIMAPOL) UIN Jakarta menggelar kampanye damai dengan long march…

7 jam yang lalu

Program KKRI, Wakil Panglima TNI Tekankan Pentingnya Nasionalisme Generasi Muda

MONITOR, Jakarta - Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi R. meninjau langsung pelaksanaan program…

12 jam yang lalu

Forjukafi Ramaikan Zakat Wakaf Funwalk di CFD

MONITOR, Jakarta - Forum Jurnalis Wakaf dan Zakat Indonesia (Forjukafi) turut memeriahkan acara Zakat Wakaf…

15 jam yang lalu

Capai Rp220 Triliun, Kampanye Zakat dan Wakaf Perlu Dimaksimalkan

MONITOR, Jakarta - Potensi zakat Indonesia diperkirakan mencapai Rp220 triliun per tahun, jauh di atas…

17 jam yang lalu

DPR Desak KPK Tuntaskan Kasus Korupsi Kuota Haji, Jangan Ditutup-tutupi

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk…

18 jam yang lalu