MONITOR, Bandung – Sejumlah anggota Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran (IKA Unpad) menolak hasil Musyawarah (Mubes) Besar IKA Unpad 2020. Pasalnya, mubes tersebut tidak memberi contoh yang baik di alam demokrasi Indonesia.
Juru Bicara (Jubir) Komunitas Alumni Cinta IKA UNPAD yang Demokratis atau Faperta 86,
Dedi Heriadi, mengungkapkan bahwa penyelenggaraan Pemilu Raya untuk pemilihan Ketua IKA Unpad yang sebelumnya dilakukan secara demokratis dengan sistem one man one vote atau satu orang satu suara kini dibuat hanya berdasarkan perwakilan atau segelintir orang saja.
Menurut Dedi, dalam pelaksanaan mubes kali ini, panitia penyelenggara mencabut hak suara atau hak memilih dari alumni. Pemilihan dilakukan hanya oleh segelintir orang yang berlabel komisariat fakultas (komfak) dan komisariat daerah (komda).
Dedi menyampaikan, di saat para alumni sudah tergerak membangun kecintaan kepada Unpad, namun dengan mudahnya dicabut haknya begitu saja oleh panitia. Menurut Dedi, Panitia Mubes telah memainkan bandul yang selalu berayun antara konservatisme dan anti demokrasi.
“Kami sudah sejak lama memahami bahwa instrumen demokrasi adalah partisipasi langsung dan mengakomodir suara tiap individu. Sejarah telah mencatat bahwa pembajakan demokrasi adalah sebuah pelanggaran serius terhadap humaniora. Bahkan karena tatanan demokrasi pula, ilmu pengetahuan berkembang begitu pesatnya,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (24/9/2020).
Dedi mengatakan, Panitia Mubes telah membuat dan menetapkan sendiri aturan mengenai tata cara pemilihan dalam Surat Keputusan Panitia Mubes tertanggal 20 Februari 2020 dengan No. 006/MUBES/IKA-UNPAD/II/2020), dimana secara jelas berdasarkan Pasal 2 menyatakan bahwa sistem pemilihan menggunakan one man one vote dan tidak dapat diwakilkan.
“Sehingga aneh, sekarang panitia menggunakan sistem perwakilan saat kontestasi sudah di ujung pemilihan. Bagaimana logikanya aturan main yang sudah ditetapkan dengan menggunakan AD/ART tahun 2016 diubah dengan aturan main dalam AD/ART 2020 yang baru saja disahkan pada saat mubes padahal Mubes X tahun 2020 seharusnya diadakan berdasarkan AD/ART 2016,” katanya.
Dedi menilai, Panitia Mubes telah menutup mata atau bahkan telah menyandera demokrasi dalam Pemilu IKA Unpad 2020. Menurut Dedi, ada beberapa kekeliruan dalam Mubes IKA Unpad 2020. Pertama, secara arbitrer panitia menginisiasi metode pemilihan dengan perwakilan komda dan komfak.
Kedua, lanjut Dedi, membajak lalu menyempitkan lagi demokrasi dengan membuat voting untuk memilih siapakah yang mempunyai hak suara dari delegasi yang hadir.
“Kelima perwakilan komda dan komfak, atau satu hak suara dari kelima perwakilan komda dan komfak yang hadir. Sodoran metode itu justru menjadikan Panitia Mubes IKA Unpad semakin ekstrim mengebiri prinsip-prinsip demorasi. Jauh dari masuk akal dan memalukan bagi civitas akademik yang menjunjung tinggi demokrasi sebagai presentasi konkret dalam sila ke-IV Pancasila,” ujarnya.
“Kami sebagai warga alumni UNPAD sangat kecewa sebab sejak awal kami menghendaki agar Pemilu IKA Unpad dilakukan secara langsung, one man one vote, satu orang satu suara secara keseluruhan. Semua alumni Unpad memiliki suara. Bukan diwakilkan pada komda dan komfak, apalagi oleh panitia dikerdilkan lagi,” ungkap Dedi melanjutkan.
Dedi memaparkan, Panitia Mubes IKA Unpad 2020 telah membuat sebuah simulakra atau hiper-realitas, yakni menciptakan satu fakta bersimpang siur dengan rekayasa sehingga menenggelamkan kebenaran demokrasi dalam liang terdalam. Hal ini sebuah ironi nyata yang pasti telah dicatat oleh sejarah bahwa tidak ada demokrasi dalam Mubes X dan Pemilu IKA Unpad 2020.
“Sebagai bagian dari Alumni menyatakan sangat kecewa karena praktik pembajakan dan pengerdilan demokrasi,” ujarnya.
Adanya penyingkiran hak suara seluruh alumni Unpad, lanjut Dedi, adalah sebuah pemilihan yang tidak sopan, tidak jujur, tidak transparan dan tidak demokratis. Sebab Mubes tersebut bukan persoalan menang-kalah, tapi melampaui hal yang lebih substansial, yaitu pembelaan terhadap kehidupan berdemokrasi.
Oleh karena itu, Dedi menegaskan, sebagai bagian alumni Unpad, pihaknya menolak legitimasi proses dan hasil pemilihan serta kontestasi pemilihan Ketua IKA Unpad 2020 yang menghasilkan Ketua IKA Unpad yang cacat demokrasi karena hasil dari sistem perwakilan yang merampas hak suara alumni.
“Pemilihan melalui e-Voting adalah suatu keniscayaan yang tidak terbantahkan pada era abad revolusi teknologi 4.0. Pemilihan melalui e-Voting tentunya lebih legitimate karena merupakan solusi yang efektif dan efisien untuk menjaga hak pilih alumni dan juga menghindari timbulnya klaster baru Covid-19 yang selalu didengung-dengungkan sebagai suatu justifikasi diadakannya pemilihan melalui sistem perwakilan. Dengan ini menolak hasil Mubes X IKA Unpad 2020 dan meminta agar diadakan kembali Pemilu Raya dengan mengakomodir hak suara alumni,” katanya.
Penolakan hasil mubes juga disampaikan para anggota IKA Unpad di media sosial (medsos). Di antaranya oleh Hilman Mutasi dalam statusnya di Facebook yang menyatakan.
“Seharusnya Mubes IKA Unpad kemarin cukup memilih Caretaker Ketua IKA, untuk nanti menyelenggarakan Pemilu Raya, selama/pascapandemi, biar legitimate,” ungkapnya.
Chevi S. Iskandar juga menyatakan, pemimpin yang terpilih dengan mekanisme ‘susulumputan’ atau diam-diam hanya akan menghasilkan program kerja dan pengurus yang ‘mucunghul dan ngaleungit’ atau timbul dan tenggelam.
Seperti diketahui, Irawati Hermawan terpilih sebagai Ketua IKA Unpad periode 2020-2024. Ira terpilih berdasarkan hasil voting yang dilakukan dalam Mubes IKA Unpad di Hotel Banana Inn, Bandung, Jumat (11/9/2020) hingga Minggu (13/9/2020) lalu.
Pemilihan Ketua Ika Unpad 2020-2024 melalui voting dilakukan oleh 36 perwakilan komda nasional dan luar negeri maupun komfak. Dari enam kandidat calon ketua yang ditetapkan panitia mubes dan Pemilu Raya Ika Unpad, Ira memperoleh suara tertinggi yakni 21 suara.
