MEGAPOLITAN

Anies Disarankan Kembali Hidupkan Koperasi Kelurahan

MONITOR, Jakarta – Dapak pandemi Covid-19, sangat dirasakan sekali oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah di Ibukota. Untuk bisa membantu perekonomian masyarakat menengah ke bawah tersebut, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan pun disarankan untuk kembali menghidupkan koperasi ditingkat kelurahan.

Ketua Koperasi Jasa Keuangan (KJK), Kelurahan Pasar Manggis, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, Ashraf Ali mengatakan, akibat pandemi Covid-19, yang sangat merasakan dampaknya saat ini adalah ekonomi keluarga.

“Mereka yang berjualan nasi uduk, gorengan, warung kopi, saat ini benar-benar merasakan dampak dari pandemi Covid-19. Oleh karenanya sudah menjadi kewajiban pemerintah daerah memperhatikan mereka,”ujar Ashraf, kepada MONITOR, Selasa (22/9).

Untuk menghidupkan ekonomi keluarga tersebut, mantan anggota DPRD DKI periode 2014-2019 ini pun menyarankan Pemprov DKI untuk kembali menghidupkan kooperasi kelurahan yang memang pernah dibentuk saat Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Fauzi Bowo.

“Jadi saat Fauzi Bowo jadi Gubernur Jakarta, beliau pernah membentuk koperasi di semua kelurahan. Namanya Koperasi Jasa Keuangan (KJK). Ada sekitar 267 KJK terbentuk. Dan yang bertahan sampai sekarang ada 51 KJK,”terangnya.

Dijelaskan politisi Partai Golkar ini, dari 51 KJK yang saat ini masih eksis, mereka hanya menggulirkan dana sisa yang ada kepada warga. Sementara Pemprov DKI sudah tidak pernah menggulirkan lagi suntikan dana.

“Waktu Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) jadi Gubernur Jakarta, KJK yang merupakan koperasi kelurahan sudah tidak lagi mendapat dana bantuan dari Pemprov DKI, sebab Unit Pelayanan Dana Bergulir dibubarkan oleh Ahok,”terangnya.

Diakui Ashraf, pihaknya tak menampik kalau Pemprov DKI, sudah memberikan program bantuan melalui Bank DKI terhadap UMKM yang terdampak Covid-19. Namun kata Ashraf, hal itu tidak menyentuh mereka yang menjalankan usaha ekonomi keluarga.

“Pedagang nasi uduk, gorengan, warung kopi dan usaha ekonomi keluarga lainnya, mereka itu gak mau kalau harus datang ke Bank. Katanya persyaratanya terlalu rumit. Sementara dana yang mereka butuhkan tidak banyak bekisar Rp 1 juta sampai Rp 5 juta. Nah untuk mengatasi itu, koperasi kelurahan lah solusinya,”jelasnya.

Ashraf pun mengatakan, selama penggunaan anggaran koperasi kelurahan bisa diawasi yang namanya penyimpangan akan bisa diminimalisir.

“Contoh, KJK Pasar Manggis yang saya pimpin sampai sekarang masih eksis. Dulu tahun 2010, kami mendapat pinjaman bergulir Rp 1,2 miliar dari Pemprov DKI dengan empat kali pencairan. Dan kami sudah mengembalikan 900 juta. Tapi karena Unit Pelayanan Dana Bergulirnya dibubarkan Ahok, kami tak mendapat bantuan lagi dari Pemprov DKI. Koperasi pun terpaksa bertahan dengan menggunakan anggaran sisa yang ada,”pungkasnya.

Recent Posts

Direktur Diktis Harap AICIS 2025 Bisa Hasilkan Rekomendasi Kebijakan Publik

MONITOR, Jakarta - Direktorat Pendidikan Tiggi Keagamaan Islam (PTKI) Ditjen Pendis Kemenag RI baru saja…

44 menit yang lalu

Wamen Helvi Sebut Wirausaha By Design Jadi Kunci Sukses Sektor UMKM Indonesia

MONITOR, Cirebon - Wakil Menteri Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Wamen UMKM) Helvi Moraza menyebut…

1 jam yang lalu

BEM Nusantara DKI Jakarta Apresiasi Gubernur Tangani Persoalan Banjir

MONITOR, Jakarta - Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara DKI Jakarta memberikan apresiasi kepada Gubernur Pramono…

9 jam yang lalu

DPR Desak Polisi Usut Kasus Jual Beli Rekening Judol, Dorong Pelaku Dijerat Hukuman Maksimal

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah mendesak kepolisian untuk mengusut tuntas pihak-pihak…

11 jam yang lalu

24 Calon Dubes Penuhi Syarat, DPR Harap Diplomasi RI Makin Kuat

MONITOR, Jakarta - Komisi I DPR RI telah merampungkan fit and proper test 24 calon…

11 jam yang lalu

DPR Desak Kasus Kematian Brigadir Nurhadi Diusut Transparan, Soroti Gaya Hidup Aparat

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi III DPR RI, Sarifudin Sudding menegaskan bahwa penanganan kasus kematian…

11 jam yang lalu