Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (dok: Republika)
MONITOR, Jakarta – Wakil Ketua DPR RI, Azis Syamsuddin, mendukung rencana pemerintah yang akan menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di tengah pandemi Covid-19.
“Perppu ini untuk menerapkan sanksi tegas kepada para calon kepala daerah yang melanggar protokol kesehatan sehingga dapat menyelamatkan masyarakat,” ungkap Azis dalam keterangannya, Jakarta, Senin (21/9/2020).
Azis berpandangan, jangan sampai Pilkada Serentak 2020 menjadi klaster penyebaran Covid-19. Menurut Azis, bagaimana pun, keselamatan dan kesehatan masyarakat adalah hal yang utama.
Oleh karena itu, Azis berharap, Perppu Pilkada nanti dapat mengatur lebih spesifik mengenai teknis penyelenggaraan dan sanksi kepada pasangan calon kepala daerah.
“DPR akan sepenuhnya mendukung Perppu sebagai prioritas dalam meningkatkan kedisiplinan terkait tahapan-tahapan Pilkada Serentak 2020,” ujar politikus Golkar itu.
Azis menyakini, kesuksesan Pilkada Serentak 2020 akan terjadi apabila semua pihak patuh pada aturan dan memiliki kesadaran individu maupun kelompok dalam menerapkan protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
Sebelumnya sempat diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengisyaratkan pemerintah sedang menyiapkan dua opsi Perppu untuk perbaikan kepatuhan terhadap protokol kesehatan atau perbaikan pada pelaksanaan Pilkada Serentak 2020.
MONITOR, Jakarta - Sebagai tindak lanjut dari kegiatan business matching yang telah dilaksanakan di Moskow pada 8 Desember…
MONITOR, Jakarta — Di tengah inflasi April 2026 yang tercatat sebesar 0,13 persen secara bulanan,…
MONITOR, Jakarta - Anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar, Firman Soebagyo, menyampaikan keprihatinan mendalam atas…
MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian mempercepat pengembangan Hilirisasi Ayam Terintegrasi (HAT) di Pulau Sumbawa, Nusa…
MONITOR, Jakarta — Tiga kementerian mencakup Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM), Kementerian Usaha…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti rencana Indonesia menerima hibah…