JK Sebut PMI Butuh Uang Rp200 Miliar

“Kami harap partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk membantu mensponsori“

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Eko Sandjojo, Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono membuka Rakornas Transmigrasi di Jakarta, Kamis (1/8/2019)

MONITOR, Jakarta – Ketua Umum Palang Merah Indonesia (PMI), Jusuf Kalla (JK), meminta kepada para pengusaha dan masyarakat untuk lebih berperan lagi dalam menangani penyebaran Covid-19 di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta yang jadi wilayah dengan angka penularan tertinggi.

JK mengungkapkan bahwa PMI sendiri saat ini memerlukan biaya sedikitnya Rp200 miliar untuk operasi penanganan Covid-19 hingga akhir 2020 nanti, sementara dana yang terkumpul baru sekitar 50 persen dari total kebutuhan.

“Oleh karena itu, kami mengharapkan partisipasi masyarakat dan pengusaha untuk membantu mensponsori itu, karena hanya itu cara untuk mengatasi dan mengurangi penularan Covid-19,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Kamis (17/9/2020).

Selama ini, JK menyebutkan, PMI telah melakukan berbagai upaya untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Misalnya saja sterilisasi fasilitas umum, tempat ibadah, perkantoran dan rumah warga terus dilakukan relawan PMI.

“Upaya yang dilakukan PMI selama ini yaitu sterilisasi pada sarana umum dan ibadah, serta rumah-rumah dan perkantoran dengan cara penyemprotan disinfektan. Dan hampir enam bulan relawan PMI bekerja untuk itu,” ujarnya.

Sementara itu, JK mengatakan, partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan Covid-19, yakni dengan terus menggunakan masker ketika ke luar rumah, menjaga jarak fisik, serta rajin mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir.

“Hanya ada dua cara untuk mengatasi Covid-19 ini, yaitu hindari dan matikan. Hindari adalah dengan melakukan 3M (menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan) dan itu butuh partisipasi masyarakat untuk disiplin menjalankannya,” katanya.

Khususnya selama masa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta saat ini, JK berharap, tujuan dari penerapan kebijakan tersebut dapat tercapai, yakni menurunkan angka penularan Covid-19.

Oleh karena itu, JK juga berharap agar pemerintah dapat tegas memberikan sanksi bagi masyarakat yang melanggar protokol kesehatan dan ketentuan PSBB.

“Pemerintah harus tegas dan menjatuhkan sanksi kepada siapa pun yang melanggar disiplin. Belajar dari negara-negara di dunia ini, yang berhasil menurunkan penyebaran Covid-19, yaitu dengan membangun kedisiplinan,” ungkapnya.