MONITOR, Jakarta – Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Ma’ruf Amin, mengungkapkan bahwa tumpang tindih regulasi dan ego sektoral di instansi pemerintahan menjadi penghambat dalam penanganan pandemi Covid-19.
Hal itu disampaikan langsung Wapres Ma’ruf ketika berdiskusi secara virtual dengan pimpinan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Jakarta, Selasa (15/9/2020).
“Masih banyaknya regulasi dan kewenangan yang saling tumpang tindih itu terasa ketika ada pandemi, sehingga terjadi perlambatan-perlambatan eksekusi (kebijakan). Dan juga masih nampak adanya ego sektoral,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (16/9/2020).
Menurut Ma’ruf, pandemi Covid-19 seharusnya dapat dimanfaatkan menjadi kesempatan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku birokratis yang menghambat berbagai kebijakan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Juga di masa pandemi Covid-29 ini telah memberikan pelajaran kepada kita tentang perlunya mempercepat reformasi birokrasi kita,” ujarnya.
Ma’ruf mengatakan, dua hambatan tersebut membuat berbagai kebijakan Pemerintah Pusat menjadi sulit diaplikasikan di kalangan masyarakat. Menurut Ma’ruf, prosedur birokrasi yang masih rumit membuat eksekusi kebijakan lambat diterapkan.
“Sehingga ada hambatan regulasi, hambatan prosedur dan hambatan birokrasi, jadi banyak keterlambatan-keterlambatan. Sehingga, perlu ada upaya-upaya untuk menghilangkan itu,” katanya.
Selain ego sektoral dan tumpang tindih kewenangan tersebut, Ma’ruf menyebutkan, persoalan data juga masih menjadi masalah yang harus dibenahi bersama. Ma’ruf mengungkapkan, pengelolaan data di instansi pemerintahan belum optimal.
“Data kita masih sangat lemah, data kita masih banyak kabut. Data kita ada, tapi masih berkabut, belum begitu jelas, jadi juga harus kita bisa menghilangkan kekabutan pada data-data ini,” ungkapnya.
