PEMERINTAHAN

Penyederhanaan Birokrasi di 38 K/L Capai 70 Persen

MONITOR, Jakarta – Penyederhanaan birokrasi di 38 Kementerian/Lembaga (K/L) disebut sudah mencapai 70 persen.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Tjahjo Kumolo, mengungkapkan bahwa ide perampingan dan penyederhanaan birokrasi yang disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertujuan agar birokrasi bisa lincah bergerak dan cepat dalam pengambilan keputusan.

“Oleh karena struktur birokrasi yang tadinya bertingkat dari lima level, cukup menjadi dua level saja. Selebihnya diisi oleh Pejabat Fungsional yang mengedepankan keahlian,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (15/9/2020).

Menurut Tjahjo, agar tidak menimbulkan kegaduhan dalam perampingan dan penyederhaan birokrasi tersebut, maka Presiden Jokowi menjamin bagi yang terkena perampingan tidak akan berkurang penghasilannya.

Tjahjo menjelaskan, perampingan dan penyederhanaan birokrasi mencakup dua aspek, yaitu kelembagaan dan Sumber Daya Manusia (SDM).

Terkait kelembagaan, menurut Tjahjo, secara nasional penyederhanaan di lingkungan K/L meliputi Eselon III yang semula 8.395 jabatan berkurang menjadi 4.783 jabatan, Eselon IV semula 29.078 jabatan menjadi 18.872 jabatan dan Eselon V semula 19.865 jabatan menjadi 5.072 jabatan.

“Selanjutnya mengenai perkembangan penyederhanaan sangat bervariasi, yang dikelompokkan penyederhanaan di atas 70 persen sebanyak 38 K/L, penyederhanaan di bawah 70 persen sebanyak 9 K/L. Adapun K/L yang dalam proses penyederhanaan sebanyak 27 K/L. Secara keseluruhan penyederhanaan tersebut paling lambat diselesaikan pada tanggal 31 Desember 2020,” ujarnya.

Untuk mendukung hal tersebut, Tjahjo pun telah mengeluarkan kebijakan berupa Surat Edaran Menpan RB Nomor 384 Tahun 2019 tentang Langkah Strategis dan Konkret Penyederhanaan Birokrasi.

Dalam surat tersebut penyederhanaan jabatan eselon III, IV dan V untuk seluruh K/L dan Pemerintah Daerah dengan pengecualian Kepala Satuan Kerja dengan tanggung jawab pada anggaran dan pengelolaan barang dan jasa atau jabatan tersebut terkait dengan kewenangan, legalisasi, persetujuan dokumen atau kewenangan kewilayahan.

“Atau kriteria dan syarat lain yang bersifat khusus yang diusulkan K/L kepada Menteri PAN-RB,” kata Tjahjo.

Sementara terkait aspek SDM, Tjahjo mengungkapkan, yakni berupa pemberian solusi terhadap para pejabat dalam jabatan-jabatan yang dialihkan dari jabatan struktural kepada jabatan fungsional dengan melakukan penyetaraan karir yang bersangkutan.

“Jabatan fungsional juga mempunyai karir yang tidak kalah dengan jabatan struktural. Di samping itu, jabatan fungsional memiliki keunggulan dalam hal mendorong kualitas dan profesionalitas yang bersangkutan,” ungkapnya.

Di lain pihak, Tjahjo menambahkan, guna memastikan bahwa pengalihan dari jabatan struktural ke jabatan fungsional tidak akan mengurangi penghasilan yang bersangkutan, maka sedang diproses percepatan penetapan Peraturan Presiden tentang Penyetaraan Penghasilan bagi jabatan struktural yang terdampak penyederhanaan organisasi.

Recent Posts

Kementerian PU Segera Rampungkan Seksi 4 Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mempercepat penyelesaian Jalan Tol Kuala Tanjung -…

24 menit yang lalu

Program Sekolah Rakyat Solusi Konkret Atasi Akes Pendidikan Keluarga Miskin Ekstrem

MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI, Arzeti Bilbina, meminta pemerintah mengintensifkan pelaksanaan program Peluncuran…

1 jam yang lalu

Menag Minta Kampus PTKIN Kembangkan Ekoteologi

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar meminta kampus Peguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN)…

2 jam yang lalu

Menperin Raih Komitmen Tiga Prinsipal Otomotif Jepang, Harga Stabil dan Tidak PHK

MONITOR, Jakarta - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta komitmen kepada tiga produsen otomotif besar…

5 jam yang lalu

Menag Siap Terlibat Aktif pada Program Wakaf Produktif Pertanian yang Digagas ICMI dan IPB

MONITOR, Jakarta - Menteri Agama Nasaruddin Umar menyatakan kesiapan Kementerian Agama untuk terlibat aktif dalam…

6 jam yang lalu

MUI Dukung Pemerintah Coret Penerima Bansos Terlibat Judol

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Umum Wantim Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH. Zainut Tahid Sa’adi…

6 jam yang lalu