MONITOR, Jakarta – Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Sukamta, menyebut bahwa pemerintah dalam hal ini Menteri Keuangan Sri Mulyani pelit soal anggaran yang langsung menyasar ke rakyat.
Pernyataan itu disampaikan Sukamta saat menanggapi kondisi para prajurit TNI yang kesejahteraannya sangat memprihatinkan ketika sedang bertugas menjaga kedaulatan negara di daerah perbatasan atau Terdepan, Terpencil dan Terluar (3T) dari Indonesia.
“Pemerintah khususnya Menteri Keuangan seharusnya memberikan kompensasi yang layak bagi anggota TNI yang mendapatkan penempatan tugas di wilayah Terdepan, Tertinggal, dan Terluar yang tersebar dari Sabang sampai Merauke,” ungkapnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Selasa (15/9/2020).
Menurut Sukamta, para prajurit TNI itu pasti bertugas dalam waktu yang cukup lama dan harus meninggalkan keluarganya, namun apresiasi pemerintah terhadap kinerja mereka masih kurang, hal itu tercermin dari besaran tunjangan yang diberikan.
“Besaran tunjangan masih jauh dari standar kebutuhan hidup harian yang kini terus meningkat. Hitung-hitungan saya, anggaran yang dibutuhkan untuk menyebut kompensasi yang layak bagi prajurit TNI hanya membutuhkan tambahan Rp500 milliar,” ujarnya.
Anggota DPR RI Dapil Jogja itu pun membandingkan tambahan anggaran agar prajurit disebut layak yang tergolong kecil dengan alokasi Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) 2020, misalnya saja talangan utang triliunan kepada BUMN seperti Garuda Indonesia, PLN, Krakatau Steel yang tidak sanggup membayar hutang gara-gara salah kelola.
“Ketika pemerintah berbicara soal dana talangan kepada BUMN-BUMN yang merugi gara-gara salah kelola mudah sekali mengalokasikan dana triliunan, namun ketika menyangkut dana yang dialokasikan kepada personal warga negara, pemerintah mengaku kesulitan. Kesannya pemerintah saat ini pelit kepada rakyat namun murah hati kepada korporasi,” katanya.
Wakil Ketua Fraksi PKS itu menyatakan bahwa pemerintah pelit terhadap rakyat dan murah hati kepada elite itu berkaca dari pernyataan Sri Mulyani dimana menyiram uang ke masyarakat tidak seperti menyiram toilet.
“Harus bisa memastikan uang tersebut mengalir ke mana, by name, by address, by their account number. Ini sudah ada anggota TNI yang jelas datanya, jelas kinerjanya dan jelas dampaknya bisa mendorong daya beli masyarakat malah dikesampingkan,” ungkapnya.
Sebagai wakil rakyat, Ketua DPP PKS Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri itu berharap, agar pemerintah meninjau kembali alokasi anggaran yang belum terserap maksimal dan anggaran yang tidak langsung berdampak kepada masyarakat lebih baik direalokasi untuk anggaran yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat salah satunya penambahan anggaran untuk peningkatan kesejahteraan anggota TNI.
Sebagai informasi, belanja pemerintah dalam APBN 2020 hingga pertengahan 2020 mencapai Rp1.068,9 triliun atau baru 39 persen dari target yang terdapat dalam Perpres 72 Tahun 2020 yang sebesar Rp2.739,2 triliun.
Berdasarkan data terakhir per 5 Agustus 2020, serapan anggaran penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional baru 10,5 persen atau sebesar Rp151,25 triliun dari keseluruhan pagu anggaran yang mencapai Rp695,2 triliun.
