Sekretaris Jenderal DPP PAN M. Eddy Soeparno (dok: Twitter)
MONITOR, Jakarta – Sekretaris Jenderal DPP Partai Amanat Nasional (PAN), Eddy Soeparno, menyoroti status pembatasan sosial berskala besar yang diterapkan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mulai Senin, 14 September 2020 mendatang.
Eddy meminta agar kebijakan PSBB total ini tidak sebatas anjuran ‘merumahkan’ warga Jakarta saja. Lebih lanjut, Eddy meminta agar Pemprov DKI memastikan warganya agar disiplin dalam melaksanakan protokol kesehatan.
“PSBB DKI babak dua jangan hanya “merumahkan” warga aja. Pemda DKI harus memastikan agar warga merubah perilakunya, yaitu patuh dan disiplin menjalakan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Eddy Soeparno dalam keterangannya, Sabtu (12/9).
Selain pengawasan yang ketat, Eddy juga meminta agar Pemprov DKI memberlakukan sanksi hukum yang tegas bagi warganya yang melanggar aturan.
“Saya meminta kebijakan PSBB total kedua ini harus diikuti dengan protokol kesehatan yang ketat, disiplin dan penegakan hukum yang lebih tegas dari Pemprov DKI Jakarta,” sambung Anggota DPR RI ini.
MONITOR, Kediri – Pengasuh Pondok Pesantren Al Falah Ploso, Kediri, Jawa Timur, KH. Fahim Royani,…
MONITOR, Serang — Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Pamulang (Unpam) Kampus Serang menggelar Seminar Nasional…
MONITOR, Mataram – Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terus memperluas akses pembiayaan bagi pengusaha…
MONITOR, Jakarta - Proses pemulangan jemaah haji Indonesia dari Tanah Suci terus berjalan lancar. Hingga Jumat…
MONITOR, Jakarta - Direktur Utama LPDB Koperasi, Krisdianto, secara resmi membuka kegiatan Pekan Kreatif Nusantara (PKN)…
MONITOR, Jakarta - PT Jasa Marga (Persero) Tbk kembali memperoleh pengakuan di kancah internasional dengan masuk…