Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono/ dok: Fajar
MONITOR, Jakarta – Juru Bicara Presiden Bidang Hukum, Dini Purwono, angkat bicara mengenai rangkap jabatan Wakil Menteri. Ia menyatakan, Mahkamah Konstitusi (MK) tidak pernah memberikan keputusan terkait itu.
Dini menambahkan, MK hanya memberikan pendapat saja sehingga sifatnya tidak mengikat.
“Soal rangkap jabatan Wamen, MK tidak memberikan keputusan. Permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima oleh MK. MK hanya memberikan pendapat namun bukan bagian dari keputusan MK, sehingga sifatnya tidak mengikat,” kata Dini Purwono dalam keterangannya, Rabu (9/9).
Lebih lanjut, Politisi PSI ini menerangkan MK hanya memberikan penjelasan bahwa rangkap jabatan yang berlaku terhadap menteri seharusnya diberlakukan mutatis mutandis terhadap jabatan Wamen.
“Namun MK memang memberikan pendapat bahwa ketentuan rangkap jabatan yang berlaku terhadap menteri seharusnya diberlakukan mutatis mutandis terhadap jabatan Wamen,” pungkasnya.
MONITOR, Tangerang Selatan – Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Ilmu Tarbiyah dan…
MONITOR, Cirebon - Anggota Komisi IV DPR RI Fraksi PDI Perjuangan sekaligus Guru Besar Ilmu…
MONITOR, Subang – Demplot budidaya padi organik di kawasan Lembur Pakuan, Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan,…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI, Daniel Johan memuji aksi penghijauan yang dilakukan…
MONITOR, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menyoroti dugaan praktik klaim fiktif Jaminan…
MONITOR, Banjarbaru - Menteri Haji dan Umrah (Menhaj) RI Mochamad Irfan Yusuf menegaskan bahwa evaluasi…