PEMERINTAHAN

Ditjen PSP Kementan Minta Petani Jaga Lahan dari Kekeringan

MONITOR, Jakarta – Kementerian Pertanian melalui Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) merespons peringatan dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) yang menyebut jumlah wilayah yang berstatus ‘awas’ kekeringan di Indonesia meningkat dari 21 jadi 23. Kementan meminta petani menjaga lahan dengan asuransi.

Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan peringatan dari BMKG harus disikapi dengan serius, khususnya oleh insan pertanian. Apalagi, di bulan ini musim kemarau diprediksi sedang berada di fase puncak.

“BMKG telah mengeluarkan peta peringatan dini kekeringan. Kondisi ini jelas tidak bersahabat dengan pertanian. Karena muncul potensi ancaman gagal panen. Masih ada waktu, kita antisipasi hal itu dengan memaksimalkan water management dan menjaga lahan dengan asuransi,” tutur Mentan SYL, Rabu (9/9/2020).

Imbauan serupa disampaikan Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementerian Pertanian Sarwo Edhy. “Water management langkah yang baik untuk memastikan ketersediaan air selama kemarau. Tapi, mengingat bulan ini diprediksi sebagai puncak kemarau, kita sarankan petani untuk menjaga lahan pertanian dengan memanfaatkan asuransi,” tuturnya.

Sarwo Edhy menambahkan, asuransi merupakan salah satu komponen dalam manajemen usahatani untuk mitigasi risiko bila terjadi gagal panen. Dengan adanya asuransi, perbankan lebih percaya dalam menyalurkan kredit.

“Dengan asuransi, petani tidak perlu khawatir mengalami kerugian. Karena, lahan yang mengalami gagal panen segera diklaim asuransi. Sehingga petani tetap memiliki modal untuk kembali menanam,” terangnya.

Berdasakan peta peringatan dini kekeringan meteorologis yang dirilis BMKG, jumlah wilayah yang berstatus ‘awas’ kekeringan di Indonesia meningkat dari 21 jadi 23. Penyebabnya, musim kemarau sedang berada di fase puncak.

Wilayah berstatus ‘awas’ terbanyak (14) ada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Mulai dari Kabupaten Alor, Belu, Ende, Flores Timur, Kota Kupang, dan Kabupaten Kupang. Lalu Kabupaten Manggarai Barat, Nagekeo, Ngada, Sikka, Sumba Barat, Sumba Timur, Timor Tengah Selatan, hingga Kabupaten Timor tengah Timur.

Sedangkan wilayah berstatus ‘awas’ terbanyak kedua (5) adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Mulai dari Kabupaten Bima, Dompu, Lombok Tengah, Lombok Timur, hingga Kabupaten Sumbawa.

Selanjutnya dua wilayah di Provinsi Maluku, yakni Kab. Maluku Barat Daya dan Kab. Maluku Tanimbar. Dua terakhir adalah Kabupaten Buleleng di Bali dan Kabupaten Selayar di Sulawesi Selatan.

Deputi Bidang Meteorologi BMKG Mulyono Prabowo mengatakan, peningkatan itu terjadi karena musim kemarau di Indonesia sedang berada di fase puncaknya (Agustus-September). Kini, sebanyak 87 persen wilayah Indonesia masih dilanda kemarau.

Penyebab lainnya adalah pola aliran udara yang masih berupa aliran udara timuran dari Australia yang kering. “Sehingga potensi hujan di wilayah-wilayah (seperti) NTT, NTB, Bali, dan Jawa Timur belum banyak,” kata Mulyono.

Recent Posts

40 Guru Madrasah Dapat Beasiswa S1, STAI Syekh Manshur Apresiasi Program Madrasah Gemilang

MONITOR, Pandeglang - Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Syekh Manshur Pandeglang mengapresiasi Program Beasiswa Madrasah…

17 jam yang lalu

Kemenhaj Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Uzbekistan Lewat Wisata Religi

MONITOR, Tashkent - Menteri Haji dan Umrah RI Mochamad Irfan Yusuf mendorong penguatan hubungan Indonesia…

19 jam yang lalu

Wakili Megawati Hadiri HUT Demokrat, Rokhmin Dahuri: Persatuan Nasional di Atas Kompetisi Politik

MONITOR, Jakarta - Ketua DPP PDI Perjuangan Bidang Kelautan dan Perikanan Prof. Dr. Ir. Rokhmin…

20 jam yang lalu

Bansos Bukan untuk Judol, SDM PKH Lumajang Perkuat Edukasi PKM

MONITOR, Lumajang - Upaya mencegah judi online (judol) menyasar keluarga penerima manfaat terus diperkuat hingga…

22 jam yang lalu

LPDB Koperasi Perkuat Tata Kelola dan Mitigasi Risiko Hukum untuk Jaga Dana Bergulir

MONITOR, Bandung - LPDB Koperasi terus memperkuat tata kelola, kepastian hukum, dan mitigasi risiko dalam…

23 jam yang lalu

Perkuat Tata Kelola Investasi, Pemerintah Integrasikan Perizinan TKA

MONITOR, Jakarta — Pemerintah memperkuat tata kelola investasi dengan mengintegrasikan pelayanan penggunaan Tenaga Kerja Asing…

23 jam yang lalu