PEMERINTAHAN

Soal Prokes Covid-19 di Pilkada, Presiden: Tak Ada Tawar Menawar

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada tawar menawar soal penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 di Pilkada Serentak 2020.

“Perlu saya tegaskan kembali, pertama bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segalanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar,” ungkap Jokowi dalam rapat terbatas ‘Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak’ di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Jokowi mengatakan bahwa cara untuk berhasil keluar dari masa sulit pandemi Covid-19 adalah dengan berhasil menangani permasalahan-permasalahan kesehatan.

Saat ini, menurut Jokowi, cara terpenting untuk menangani masalah kesehatan adalah dengan disiplin menerapkan prokes tersebut. Oleh karena itu, prokes mutlak harus dilaksanakan di setiap tahapan Pilkada Serentak 2020.

“Sekali lagi, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggara pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan dan tidak ada tawar-menawar,” katanya.

Jokowi menegaskan hal itu karena melihat masih banyak bakal pasangan calon (paslon) yang melanggar prokes, misalnya saja menggelar konser saat deklarasi keikutsertaan dalam Pilkada. Hal itu, menurut Jokowi, tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Jokowi meminta semua pihak, yaitu lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, kemudian pemerintah daerah, TNI-Polri, lembaga penegak hukum, seluruh tokoh masyarakat dan organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan prokes Covid-19.

“Seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplikan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya.

Jokowi juga menekankan kepada seluruh aparat birokrasi dalam pelaksanaan Pemilu, serta juga aparat TNI-Polri untuk turut menjaga kualitas demokrasi bangsa, dengan tidak bersikap memihak kepada salah satu paslon peserta pilkadq.

“Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan, saya minta kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang,” ungkapnya.

Recent Posts

Kementerian PU Kebut Selesainya Kawasan Permukiman Tanjung Banun

MONITOR, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum (PU) terus mendorong pengembangan kawasan permukiman yang layak huni…

2 jam yang lalu

Ketua Komisi DPR: Pengibaran Bendera One Piece Tidak Berarti Melecehkan Simbol Negara

MONITOR, Jakarta - Ketua Komisi XIII DPR RI Wily Aditya menanggapi fenomena maraknya pengibaran bendera…

2 jam yang lalu

Kemenperin dan BPS Kumpulkan Data Kawasan Industri, Bidik Target Ekonomi

MONITOR, Jakarta - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen dalam lima tahun ke depan.…

4 jam yang lalu

APJATI minta KP2MI Tidak Mengeluarkan Aturan Mendadak yang Hambat Pemberangkatan PMI

MONITOR, Jakarta - Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) menyampaikan keprihatinan atas sejumlah kebijakan…

5 jam yang lalu

Megawati Lantik Pengurus DPP PDI Perjuangan 2025-2030, Prof Rokhmin Kembali Dipercaya jadi Ketua

MONITOR, Jakarta - Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri secara resmi mengumumkan sekaligus melantik jajaran pengurus Dewan Pimpinan…

7 jam yang lalu

Kemenag Gelar Silatnas FKUB 2025, Ratusan Tokoh Agama Bahas Upaya Merawat Kerukunan Umat

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama akan menggelar Silaturahmi Nasional (Silatnas) Pengurus Forum Kerukunan Umat Beragama…

9 jam yang lalu