PEMERINTAHAN

Soal Prokes Covid-19 di Pilkada, Presiden: Tak Ada Tawar Menawar

MONITOR, Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan bahwa tidak ada tawar menawar soal penerapan protokol kesehatan (prokes) Covid-19 di Pilkada Serentak 2020.

“Perlu saya tegaskan kembali, pertama bahwa keselamatan masyarakat, kesehatan masyarakat adalah segalanya. Jadi protokol kesehatan tidak ada tawar-menawar,” ungkap Jokowi dalam rapat terbatas ‘Lanjutan Pembahasan Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak’ di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (8/9/2020).

Jokowi mengatakan bahwa cara untuk berhasil keluar dari masa sulit pandemi Covid-19 adalah dengan berhasil menangani permasalahan-permasalahan kesehatan.

Saat ini, menurut Jokowi, cara terpenting untuk menangani masalah kesehatan adalah dengan disiplin menerapkan prokes tersebut. Oleh karena itu, prokes mutlak harus dilaksanakan di setiap tahapan Pilkada Serentak 2020.

“Sekali lagi, kedisiplinan penerapan protokol kesehatan dalam penyelenggara pilkada harus dilakukan, harus ditegakkan dan tidak ada tawar-menawar,” katanya.

Jokowi menegaskan hal itu karena melihat masih banyak bakal pasangan calon (paslon) yang melanggar prokes, misalnya saja menggelar konser saat deklarasi keikutsertaan dalam Pilkada. Hal itu, menurut Jokowi, tidak bisa dibiarkan begitu saja.

Jokowi meminta semua pihak, yaitu lembaga penyelenggara pemilu seperti KPU, Bawaslu, kemudian pemerintah daerah, TNI-Polri, lembaga penegak hukum, seluruh tokoh masyarakat dan organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplinkan masyarakat dalam melaksanakan prokes Covid-19.

“Seluruh tokoh masyarakat, tokoh organisasi untuk aktif bersama-sama mendisiplikan masyarakat dalam melaksanakan protokol kesehatan,” ujarnya.

Jokowi juga menekankan kepada seluruh aparat birokrasi dalam pelaksanaan Pemilu, serta juga aparat TNI-Polri untuk turut menjaga kualitas demokrasi bangsa, dengan tidak bersikap memihak kepada salah satu paslon peserta pilkadq.

“Selain taat dalam menjalankan protokol kesehatan, saya minta kualitas demokrasi kita dijaga, ditingkatkan. Kita ingin dalam posisi yang sulit seperti ini demokrasi kita semakin dewasa, demokrasi kita semakin matang,” ungkapnya.

Recent Posts

Kemenag Ajukan ABT Rp5,87 T untuk Tunjangan Guru dan Dosen 2026

MONITOR, Jakarta - Kementerian Agama (Kemenag) mengajukan usulan Anggaran Belanja Tambahan (ABT) sebesar Rp5.872.189.200.000 untuk…

2 jam yang lalu

Dilantik Jadi Anggota DEN, Mentan Amran Siap Dorong Energi Hijau Berbasis Pertanian

MONITOR, Jakarta - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman resmi dilantik sebagai anggota Dewan Energi…

7 jam yang lalu

PBNU Gelar Puncak Harlah ke-100 NU di Jakarta, Undang Presiden Prabowo

MONITOR, Jakarta - Nahdlatul Ulama akan berusia 100 tahun pada Sabtu, 31 Januari 2026. Tepat…

8 jam yang lalu

Mentan Amran Gerak Cepat Salurkan 24 Truk Bantuan Untuk Korban Longsor Cisarua

MONITOR, Bandung Barat - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman turun langsung ke Kecamatan Cisarua,…

8 jam yang lalu

Panglima TNI Hadiri Pelantikan Pengurus DEN 2026-2030

MONITOR, Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melantik keanggotaan Dewan Energi Nasional (DEN)…

10 jam yang lalu

Ditjen PE2HU Resmi Gelar Kelas Tusi Perdana bagi PPIH

MONITOR, Jakarta - Direktorat Jenderal Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umrah (Ditjen PE2HU) Kementerian Haji…

11 jam yang lalu