MONITOR, Bandarlampung – Sebanyak 8.000 personel gabungan dari unsur TNI, Polri dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) akan diterjunkan untuk mengamankan jalannya Pilkada Serentak 2020 di delapan kabupaten dan kota di Provinsi Lampung.
“Kami akan menggelar Operasi Mantap Praja Krakatau 2020. Salah satu tugasnya mengamankan proses demokrasi di Lampung,” ungkap Kepala Bidang Humas Polda Lampung, Kombes Pol Zahwani Pandra Arsyad, kepada wartawan di Bandarlampung, Lampung, Sabtu (5/9/2020).
Zahwani mengatakan bahwa pihaknya telah mulai melakukan tugas sejak tahapan pilkada dimulai, yakni pada saat pendaftaran calon kepala daerah pada 4-6 September 2020 hingga 31 Desember 2020 mendatang.
Menurut Zahwani, satuan wilayah hukum polresta dan polres setempat akan bertanggungjawab untuk mengamankan pilkada di wilayah masing-masing.
Pandra menyebutkan, ada delapan kabupaten dan kota di Lampung melaksanakan Pilkada Serentak 2020. Artinya, ada delapanpolres dan polresta yang akan bertanggungjawab untuk mengamankan wilayahnya.
“Di Lampung ada sebanyak 14 polres dan polresta. Jika diperlukan polres yang wilayahnya tak menggelar pilkada dapat mendukung di polres dan polresta yang daerahnya menggelar pilkada,” ujarnya.
Zahwani mengatakan, Polri akan bersinergi dengan TNI, pemangku kepentingan dan komponen masyarakat untuk menciptakan suasana demokrasi yang sejuk dan damai.
“Seluruh komponen masyarakat harus menjadi sistem pendingin di tengah pesta demokrasi ini,” katanya.
MONITOR, Nganjuk - Setelah mengunjungi Daerah Irigasi Siman di pagi hari, Menteri Pekerjaan Umum (PU)…
MONITOR, Jakarta - Timnas Futsal Putri Indonesia berhasil meraih kemenangan gemilang atas Myanmar dengan skor…
MONITOR, Jakarta - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal memastikan berita dibukanya lowongan kerja Pendamping…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir menyambut terpilihnya calon pimpinan KPK dan…
MONITOR, Jakarta - Isu kemiskinan dan kelaparan menjadi isu yang sama-sama diserukan oleh Ketua DPR…
MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo meminta Pemerintah untuk…