POLITIK

Fadli Zon: Presidensial Threshold 20 Persen Harus Dihapus!

MONITOR, Jakarta – Politikus Gerindra Fadli Zon mendesak agar ambang batas pencalonan presiden atau Presidential Threshold (PT) sebesar 20 persen dihapuskan. Ia menilai, ambang batas ini tidak sesuai dengan semangat demokrasi bangsa Indonesia.

“Presidential Threshold (PT) 20% harusnya dihapuskan, tak sesuai semangat demokrasi,” ujar Fadli Zon dalam keterangannya di laman Twitter, Jumat (4/9).

Wakil Ketua Umum DPP Gerindra ini menegaskan, presidential threshold tersebut justru tidak akan melahirkan pilihan pemimpin yang terbaik dalam kontestasi Pemilu. Apalagi, ia menilai demokrasi di negeri ini semakin dipenuhi oligarki, potensi kerawanan juga tinggi.

“Demokrasi makin mahal, oligarki, potensi konflik besar hingga korban jiwa, rawan kecurangan dan sabotase, belum tentu menyajikan pilihan pemimpin terbaik,” tukas Ketua BKSAP DPR ini.

Sebelumnya, dua tokoh Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI) yakni Rizal Ramli dan Refly Harun mendatangi Mahkamah Konstitusi. Keduanya meminta agar MK menurunkan presidential threshold menjadi 0 persen agar muncul banyak kandidat capres-cawapres.

Recent Posts

Presiden Prabowo Umumkan Serangkaian Kebijakan Perlindungan Pekerja pada May Day 2026

MONITOR, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto mengumumkan serangkaian kebijakan perlindungan pekerja dalam peringatan Hari Buruh Internasional…

9 jam yang lalu

Singgung Kecelakaan Kereta Hingga Kasus Daycare, Puan Dorong Peningkatan Perlindungan Pekerja di May Day 2026

MONITOR, Jakarta - Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan peningkatan perlindungan pekerja di peringatan Hari…

12 jam yang lalu

Waka DPR Cucun: Aspirasi Buruh di May Day 2026 Tunjukkan Kesejahteraan Rakyat Harus Dijaga Lewat Keadilan Bagi Pekerja

MONITOR, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menekankan pentingnya kebijakan yang melindungi…

12 jam yang lalu

Waka DPR Cucun Soroti Sering Terjadinya Kekerasan Pada Anak di Daycare: Sistem dan Pengawasan Masih Lemah

Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti sistem dan pengawasan yang lemah terhadap fasilitas…

12 jam yang lalu

Pemerintah Perkuat Perlindungan Pekerja, Permenaker 7/2026 Batasi Alih Daya

MONITOR, Jakarta - Pemerintah memperkuat perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja alih daya (outsourcing) melalui terbitnya…

13 jam yang lalu

Pengosongan Rumah Dinas Mabes TNI di Slipi Disebut Berjalan Tertib

MONITOR, Jakarta Barat – Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (Mabes TNI) melaksanakan penertiban dan pengosongan 12…

13 jam yang lalu